JAKARTA, HOLOPIS.COM – Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK), Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid, mengingatkan bahwa kritik terhadap pemerintah merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi. Namun, ia menegaskan kritik seharusnya bertujuan memperbaiki kebijakan dan mengoreksi kekeliruan, bukan diarahkan menjadi agenda untuk menjatuhkan Presiden maupun Wakil Presiden yang memperoleh mandat melalui Pemilu 2024.
Menurut Habib Syakur, dalam negara demokrasi setiap warga negara berhak menyampaikan kritik. Akan tetapi, kritik yang sehat harus dilandasi semangat membangun demi kepentingan bangsa dan rakyat, bukan kepentingan politik kelompok tertentu.
“Kritik itu merupakan vitamin bagi demokrasi. Pemerintah perlu diingatkan ketika ada kebijakan yang dinilai kurang tepat. Tetapi kritik jangan sampai berubah menjadi agenda untuk menjatuhkan Presiden dan Wakil Presiden yang sedang menjalankan amanat rakyat,” kata Habib Syakur dalam keterangannya, Senin (3/8/2026).
Ia menilai fungsi kritik sama seperti seorang guru yang mengoreksi hasil pekerjaan muridnya. Koreksi diberikan agar kesalahan diperbaiki dan kualitasnya meningkat, bukan agar murid tersebut gagal mencapai cita-citanya.
Menurutnya, prinsip yang sama juga berlaku dalam penyelenggaraan pemerintahan. “Kalau ada kebijakan yang keliru, kita koreksi. Kalau ada yang perlu diperbaiki, kita sampaikan. Tujuannya supaya pemerintah semakin baik dalam melayani rakyat, bukan menciptakan instabilitas politik,” ujarnya.
Habib Syakur mengatakan pemerintah Presiden Prabowo Subianto juga menunjukkan bahwa berbagai kritik publik tidak sepenuhnya diabaikan. Ia mencontohkan sejumlah kebijakan yang mulai dievaluasi setelah mendapat perhatian luas dari masyarakat.
Salah satunya adalah polemik Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang menurutnya telah melahirkan berbagai perbaikan, termasuk setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi mengenai penghitungan anggaran pendidikan.
“Putusan Mahkamah Konstitusi harus dihormati dan dijalankan. Itu menjadi bagian dari mekanisme konstitusional yang memang disediakan untuk memperbaiki kebijakan negara. Jadi perjuangan masyarakat melalui jalur hukum sudah membuahkan hasil dan sekarang tinggal kita kawal implementasinya,” tuturnya.
Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus mengawal kebijakan pemerintah melalui mekanisme demokrasi yang konstitusional, tanpa memunculkan narasi yang justru berpotensi memecah belah bangsa.
Menurut Habib Syakur, upaya mendorong pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih secara sah justru berisiko menimbulkan ketidakstabilan nasional, termasuk terhadap iklim ekonomi dan investasi.
“Bangsa ini membutuhkan stabilitas agar pembangunan berjalan. Jangan sampai perbedaan pandangan politik kemudian berkembang menjadi ajakan menjatuhkan pemerintahan yang sah. Yang paling dirugikan nantinya adalah rakyat sendiri,” katanya.
Meski demikian, Habib Syakur juga mengingatkan pemerintah agar tidak alergi terhadap kritik. Ia berharap Presiden Prabowo terus membuka ruang dialog dengan masyarakat serta memastikan setiap kebijakan benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat.
“Presiden memegang amanah rakyat. Amanah itu harus dijaga dengan menghadirkan keadilan, kesejahteraan, serta pemerintahan yang bersih dan terbuka terhadap kritik. Kalau ada masukan yang baik, dengarkan. Kalau ada kekurangan, segera benahi. Itulah semangat demokrasi yang sehat,” pungkas Habib Syakur.
