PB SEMMI Bakal ke KPK, Laporkan Dugaan Jual Beli Kuota Haji 2024

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Bendara Umum Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB SEMMI), Achmad Donny menyoroti tentang Pembentukan panitia khusus (Pansus) angket pengawasan Haji yang diputuskan DPR RI pada rapat paripurna ke-21 lalu.

Menurutnya, pembentukan Pansus Pengawasan Haji ini penting dilakukan untuk merespons temuan tentang adanya kejanggalan pelanggaran di balik pelaksaan ibadah haji 2024 yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama.

“Pansus pengawasan Haji merupakan langkah tepat DPR sebagai tindak lanjut temuan tim pengawas haji DPR dugaan praktik curang jual beli kuota pemberangkatan haji. Ini pasti melibatkan banyak oknum karena ada uang besar yang beredar,” ujar Donny dalam keterangannya seperti dikutip Holopis.com di Jakarta, Rabu (10/7).

Menurutnya, temuan tim pengawas atau timwas haji DPR berupa pengalihan 8.400 kuota haji reguler dialihkan ke haji khusus merupakan skandal memalukan yang diduga melibatkan oknum petugas haji Kementerian Agama Republik Indonesia. Sehingga ia berencana untuk membawa perkara ini ke KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) untuk segera ditindaklanjuti.

“Dalam waktu dekat PB SEMMI akan melaporkan temuan jual belì kuota haji ke KPK. Ini skandal besar selama penyelenggaraan haji. Pelakunya harus dìseret ke pengadìlan,” ujarnya.

Kemudian, Donny juga menyatakan bahwa praktik dugaan jual beli kuota haji 2024 menjadi tanggung jawab penuh Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

“Menteri Agama harus bertanggung jawab dan menjelaskan kepada publik atas temuan timwas haji DPR dan semua carut marut yang terjadi selama penyelenggaraan haji 2024,” terang Donny.

Dalam pandangannya, penyelenggaraan haji tahun 2024 lebih buruk dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dibuktikan dari banyaknya keluhan jamaah haji atas pelayanan petugas haji yang tidak lain adalah Kementerian Agama RI.

Salah satu keluhan jamaah haji Indonesia adalah sempitnya tenda jamaah haji di Mina. Tenda berukuran 10×12 meter tersebut memuat 160 jamaah yang harus tidur berhimpitan, bahkan tidak sedikit jamaah yang harus tidur di lorong maktab yang dilewati banyak orang.

“Viral di media sosial sempitnya tenda jamaah haji Indonesia di Mina yang membuat mereka tidur berhimpitan seperti ikan sarden. Belum lagi kondisi tempat tìdur kecil dììsi tìga orang.” ungkap Donny.

“Ongkos Naik Haji naik terus setiap tahun sementara jamaah tidak mendapatkan pelayanan yang sepadan. Keluhan dan masalah yang disampaikan jamaah selalu sama dari tahun ke tahun, selalu terulang. Terus Kementerian Agama RI kerjanya ngapain saja selama ini.” pungkas Donny.

Temukan kami juga di Google News
  • Baca Juga

KPK Duga Bos Tambang Orang Dekat Bahlil Lahadalia Terlibat Suap Tambang Malut

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak menampik adanya dugaan keterlibatan bos tambang, Setyo Mardanus dalam sengkarut dugaan suap Gubernur Maluku Utara nonaktif Abdul Gani Kasuba terkait pengurusan perizinan tambang di Malut.

KPK Sebut Nilai Akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP Capai Rp 1,3 Triliun

Nilai kontrak akuisisi kerja sama PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyebrangan (ASDP) Indonesia Ferry terhadap PT Jembatan Nusantara disebut mencapai Rp 1,3 triliun.

Kasus Harun Masiku, Staf Hasto dan 3 Tim Hukum PDIP Dicegah ke Luar Negeri

Ditjen Imigrasi Kemenkumham mencegah lima orang berpergian ke luar negeri. Ini atas permintaan KPK terkait pengusutan kasus dugaan suap Harun Masiku yang masih buron.

KPK Periksa Komisaris PT Asiatel Globalindo Tan Heng Lok

Tim penyidik KPK) mengagendakan pemeriksaan pemeriksaan terhadap Komisaris PT Asiatel Globalindo Tan Heng Lok (THL), pada Selasa (23/7).

Pemulangan Jemaah Haji Berakhir, Tapi 62 Orang Masih di Saudi Karena Sakit

Kementerian Agama (Kemenag) melaporkan, bahwa operasional pemulangan jemaah haji ke Tanah Air pada musim haji tahun 2024 telah sepenuhnya berakhir.
Presiden dan Wakil Presiden 2024 - 2029
Sudaryono Jateng Satu

BERITA TERBARU

BNPB Tetapkan 30 Daerah di Jateng Siaga Kekeringan dan Karhutla

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah menetapkan sebanyak 30 daerah di Provinsi Jawa Tengah (Jateng) sebagai daerah yang berstatus siaga bencana kekeringan.