HOLOPIS.COM, JAKARTA – Rencana kuliah gratis di perguruan tinggi negeri (PTN) mulai masuk tahap pembahasan lebih serius. Pemerintah kini menghitung dari mana biaya pendidikan akan ditutup, mulai dari pendapatan UKT, jalur mandiri, hingga kemampuan APBN.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto mengatakan arahan Presiden Prabowo Subianto tersebut tidak bisa langsung diterapkan tanpa perhitungan. Pemerintah harus memastikan skema yang dibuat tetap menjaga operasional kampus dan kualitas pendidikan.
Brian mengatakan pemerintah telah melakukan sejumlah perhitungan awal terkait pendapatan perguruan tinggi negeri.
“Arahan Bapak Presiden yang sudah disampaikan, yaitu untuk menggratiskan pendidikan di perguruan tinggi negeri,” kata Brian usai rapat terbatas di Istana Merdeka, Rabu (23/9).
Menurutnya, pemerintah melihat sejumlah sumber pendapatan yang selama ini diterima PTN. Salah satunya adalah Uang Kuliah Tunggal (UKT), termasuk pemasukan dari jalur mandiri dan sumber pendapatan lainnya.
“Tadi beberapa hitungan sudah kita lakukan. Beberapa analisis mulai dari pendapatan UKT yang ada saat ini, kemudian berapa pendapatan pada jalur mandiri, kemudian juga pendapatan lain-lainnya. Karena di perguruan tinggi negeri itu kadang-kadang pendapatan dari pascasarjana mensubsidi program sarjana,” ujarnya.
Hitungan tersebut nantinya menjadi dasar untuk mengetahui berapa besar anggaran yang harus disiapkan jika biaya kuliah mahasiswa program sarjana di PTN benar-benar dibebaskan.
APBN Jadi Faktor Penting
Persoalannya bukan sekadar menghitung biaya kuliah mahasiswa. Pemerintah juga harus melihat kemampuan fiskal negara.
Brian mengatakan hasil perhitungan awal akan dibandingkan dengan sejumlah opsi kebijakan yang tersedia, termasuk ruang fiskal APBN.
“Itu kita lakukan. Selanjutnya, angka-angka yang tadi sudah kita hasilkan tentu juga akan kita diskusikan dengan opsi-opsi yang ada, kaitannya dengan ruang fiskal yang tersedia dari APBN kita,” jelasnya.
Artinya, pemerintah masih berada pada tahap kajian. Belum ada skema final mengenai bagaimana pembebasan biaya kuliah tersebut akan diterapkan.
Meski masih dalam tahap perhitungan, Brian menyebut Presiden Prabowo ingin program tersebut bisa berjalan secepat mungkin.
“Harapannya, tentu Bapak Presiden menginginkan secepat-cepatnya program menggratiskan uang kuliah ini bisa dijalankan. Namun, tentu kita akan melalui tahapan-tahapan, tidak langsung,” katanya.
Sebelumnya, Prabowo memang telah menyampaikan bahwa biaya pendidikan di sekolah negeri, mulai SD, SMP, SMA hingga universitas negeri, harus gratis. Presiden juga menyatakan akan menggelar rapat terbatas untuk membahas upaya merealisasikan kebijakan tersebut.
Ada Tim Khusus
Untuk memperdalam kajian, Presiden menginstruksikan pembentukan tim khusus yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK).
