JAKARTA, HOLOPIS.COM – Setelah saling lempar tanggung jawab antar lembaga, Kemenkeu akhirnya buka suara soal skema gaji manajer Kopdes yang sempat jadi sorotan.
Polemik sumber pembiayaan gaji manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) akhirnya mendapat kejelasan setelah sebelumnya terjadi perbedaan pernyataan di sejumlah pejabat pemerintah.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan, gaji para manajer Kopdes akan ditanggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) selama dua tahun pertama sebelum akhirnya dialihkan ke pendanaan internal koperasi.
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Askolani, menjelaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan bagian dari skema transisi untuk memastikan operasional koperasi dapat berjalan stabil sejak awal pembentukan.
“Planning-nya pemerintah itu dalam dua tahun pertama akan didukung dari APBN. Setelah dua tahun, akan menggunakan dana operasional dari KDMP,” ujar Askolani di Jakarta, Rabu (6/5/2026).
Menurutnya, masa dua tahun pertama dianggap krusial karena ribuan unit Kopdes masih dalam tahap pembentukan, rekrutmen, hingga penguatan sistem manajemen.
Oleh karena itu, pemerintah menilai perlu adanya dukungan pembiayaan agar operasional awal tidak terhambat.
Askolani menyebutkan bahwa dukungan APBN ini bersifat sementara atau “bridging”, dengan tujuan agar koperasi desa dapat segera beroperasi dan mulai menghasilkan keuntungan secara mandiri.
Setelah masa transisi tersebut, seluruh pembiayaan operasional termasuk gaji pegawai diharapkan dapat ditanggung oleh koperasi masing-masing.
“Harapannya dalam dua tahun itu sudah mulai eksis, sudah mulai untung, sehingga bisa mendanai pegawainya sendiri,” katanya.
Selain itu, ia juga menjelaskan bahwa pendanaan untuk proses seleksi dan rekrutmen tidak sepenuhnya berasal dari APBN Kemenkeu, melainkan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga terkait.
Di antaranya Kementerian PANRB, Badan Kepegawaian Negara (BKN), hingga BUMN PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) yang turut berperan dalam proses awal pembentukan manajerial Kopdes.
“Rekrutmen awal dari Agrinas, tes CAT oleh BKN, dan proses administrasi juga melibatkan Kementerian PANRB. Setelah diterima, pendanaan gaji didukung APBN agar program ini bisa berjalan,” jelas Askolani.
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya juga menegaskan bahwa pembiayaan gaji manajer Kopdes tidak berasal dari tambahan anggaran baru.
Ia menyebut, dana yang digunakan berasal dari sisa alokasi anggaran program Kopdes yang belum terserap di berbagai kementerian dan lembaga.
“Skemanya kita akan alokasikan di beberapa kementerian lembaga yang terkait. Itu kan Kopdes Merah Putih belum semuanya terbentuk, jadi masih ada sisa anggaran yang bisa dipakai sementara,” ujar Purbaya di Kantor Kemenkeu, Senin (4/5).
Ia menambahkan bahwa penggunaan dana tersebut bersifat sementara dan hanya untuk dua tahun ke depan.
Setelah itu, seluruh pembiayaan diharapkan sudah bisa mandiri dari hasil usaha koperasi.
“Uangnya ada, jadi bukan nambah anggaran baru. Tapi memang belum semua terbentuk, sehingga masih ada sisa yang bisa digunakan,” katanya.
Purbaya juga sempat menyinggung adanya kendala komunikasi internal di kementeriannya, yang membuat dirinya tidak memperoleh laporan secara menyeluruh sejak awal.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa skema pendanaan sudah dirancang tanpa membebani APBN secara tambahan.
Di sisi lain, pemerintah sebelumnya telah membuka rekrutmen besar-besaran untuk posisi manajer KDMP dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), dengan jumlah pendaftar mencapai ratusan ribu orang.
Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat ekonomi desa melalui sistem koperasi modern.
Meski demikian, status kepegawaian para manajer masih dalam tahap pembahasan lanjutan.
Opsi yang sedang dipertimbangkan adalah penempatan sementara di bawah BUMN, khususnya PT Agrinas Pangan Nusantara, sebelum nantinya dialihkan menjadi bagian dari struktur koperasi desa secara penuh.
Dengan adanya penjelasan dari Kemenkeu dan Menteri Keuangan, pemerintah menegaskan bahwa tidak ada penambahan anggaran baru dalam program ini.
Skema yang digunakan murni optimalisasi anggaran yang sudah ada, dengan masa transisi dua tahun untuk memastikan Kopdes Merah Putih dapat tumbuh mandiri secara finansial dan berkelanjutan di tingkat desa.
