Prabowo Kembali Sebut Jokowi di Sidang Kabinet, Arifki Ingatkan Dinamika Politik Tak Bisa Dibaca Hitam-Putih

HOLOPIS.COM, JAKARTA — Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang kembali menyebut Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dalam momentum dua tahun pemerintahan menunjukkan pentingnya membaca dinamika politik secara proporsional. Menurutnya, hubungan politik antartokoh tidak bisa disimpulkan hanya dari satu pernyataan atau perkembangan tertentu.

Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10/2026), Prabowo menyinggung kesinambungan garis politik dengan pemerintahan sebelumnya. Ia juga mengibaratkan Kabinet Merah Putih sebagai tim sepak bola yang masih berada di babak pertama, sembari meminta para pejabat yang merasa menjadi pemain cadangan agar tidak gelisah.

“Politik bukan pertandingan yang pemenangnya ditentukan oleh siapa yang paling dekat dengan kekuasaan. Yang lebih penting adalah bagaimana setiap aktor memainkan perannya dan bagaimana arah politik itu berdampak pada jalannya pemerintahan,” ujar Arifki, Kamis (22/10/2026).

Menurut Arifki, analogi sepak bola yang disampaikan Prabowo menarik untuk melihat bagaimana pembagian peran dalam pemerintahan bekerja. Tidak semua pemain harus menjadi starter karena pelatih memiliki pertimbangan strategis untuk menentukan komposisi dan momentum pergantian pemain.

“Dalam sepak bola, pemain hebat pun bisa duduk di bangku cadangan. Bukan berarti kualitasnya hilang, tetapi strategi tim menentukan kapan ia dibutuhkan. Dalam politik, posisi hari ini juga tidak otomatis menentukan peran seseorang pada masa mendatang,” katanya.

Ia menilai, filosofi tersebut relevan untuk membaca dinamika internal pemerintahan maupun hubungan politik antarelite. Perbedaan posisi dan kepentingan tidak otomatis menunjukkan perpecahan, sebagaimana kedekatan politik juga tidak menjamin seluruh kepentingan selalu berjalan searah.

“Jangan buru-buru menyebut retak hanya karena ada dinamika, tetapi jangan pula menganggap semuanya baik-baik saja hanya karena ada simbol kedekatan. Dalam politik, yang harus dibaca adalah pola komunikasi, keputusan, dan konsekuensi kebijakannya,” ujar Arifki.

Arifki mengingatkan bahwa Prabowo dan Jokowi memiliki sejarah politik yang panjang. Keduanya pernah berkompetisi dalam Pilpres 2014 dan 2019 sebelum kemudian bekerja sama dalam pemerintahan setelah Pilpres 2019. Perjalanan tersebut memperlihatkan bahwa relasi politik dapat berubah mengikuti situasi dan kepentingan yang berkembang.

“Prabowo dan Jokowi pernah menjadi rival, lalu berada dalam satu pemerintahan. Itu menunjukkan bahwa politik tidak selalu berjalan dalam garis permusuhan yang permanen. Namun, kerja sama masa lalu juga tidak boleh dijadikan jaminan bahwa ke depan tidak akan ada perbedaan kepentingan,” katanya.

Ia menambahkan, penyebutan Jokowi oleh Prabowo dapat menjadi salah satu bahan untuk membaca kesinambungan komunikasi politik keduanya. Namun, diperlukan indikator lain untuk menilai lebih jauh arah hubungan tersebut, termasuk perkembangan kebijakan dan keputusan strategis pemerintah.

“Pada akhirnya, publik tidak cukup membutuhkan tontonan tentang siapa dekat dengan siapa dan siapa sedang menjauh dari siapa. Publik membutuhkan pemerintahan yang efektif. Sebab, stabilitas politik baru benar-benar berarti ketika mampu menghasilkan kebijakan yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tutup Arifki.