HOLOPIS.COM, JAKARTA – Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman menegaskan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak memenuhi standar kesehatan harus segera diperbaiki atau bahkan ditutup sementara.
Pernyataan itu disampaikan Dudung usai melakukan sidak ke dua dapur SPPG di kawasan Kebon Jeruk dan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Selasa (12/5/2026).
“Yang pertama harus kita perhatikan adalah kebersihan. KSP akan segera mengaudit secara cepat dan memverifikasi secara nasional SPPG,” ujar Dudung.
Menurutnya, hasil inspeksi menunjukkan masih banyak persoalan serius di lapangan. Beberapa temuan yang dianggap memprihatinkan antara lain area dapur kotor, adanya belatung, tempat pencucian yang tidak layak, ruangan dapur yang panas, hingga area penyimpanan bahan makanan yang masih bercampur.
Dudung menegaskan proses verifikasi dapur tidak boleh hanya sebatas administrasi atau kelengkapan sertifikat saja.
“Masalah sertifikat dan verifikasi ini tidak terbatas hanya administrasi saja, tetapi harus diyakinkan betul, terutama faktor kesehatan untuk penerima manfaat. Dua dapur yang saya sidak ini tidak layak,” tegas mantan Kepala Staf Angkatan Darat itu.
Ia meminta pengelola segera memperbaiki kondisi dapur dalam waktu dekat. Jika tidak mampu memenuhi standar, maka operasional dapur diminta dihentikan.
“Kalau tidak bisa diperbaiki dalam waktu dekat, segera ditutup saja. Saya sampaikan ke BGN,” katanya.
Dudung juga mengaku telah berkoordinasi dengan Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, terkait temuan tersebut.
Menurutnya, Program Makan Bergizi Gratis merupakan program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto untuk meningkatkan kualitas gizi anak Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.
“Kalau hanya untuk memenuhi target makanan, catering juga bisa. Tetapi yang paling penting bukan sekadar makanan tersaji, melainkan nilai gizi dan kesehatannya. Itu yang selalu ditekankan Bapak Presiden,” ucap Dudung.
Ia juga mengingatkan seluruh pihak agar tidak menjadikan program MBG sebagai ladang keuntungan semata.
“Tidak boleh ada pihak-pihak yang tujuan kita itu baik, kemudian diuntungkan secara berlebihan. Kalau ada keuntungan ya wajar-wajar saja, tetapi jangan sampai menurunkan kualitas. Ini uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan,” katanya.
Dudung memastikan KSP akan terus melakukan pengawasan, termasuk sidak diam-diam ke sejumlah daerah lain seperti Jawa Tengah dan Jawa Barat untuk memastikan standar kesehatan dan kebersihan benar-benar dijalankan.
