HOLOPIS.COM, JAKARTA — Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan, mengapresiasi langkah Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono yang mempercepat perluasan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), khususnya di wilayah terpencil dan daerah dengan prevalensi stunting tinggi.
Menurut Iwan, keresahan masyarakat terhadap pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai belum optimal dan tepat sasaran merupakan hal wajar. Namun, langkah pembenahan dengan memprioritaskan wilayah yang paling membutuhkan patut diapresiasi.
“Tidak salah masyarakat mengkritik pelaksanaan MBG. Tetapi, kini kita melihat upaya untuk memperbaiki jangkauan program, terutama bagi anak-anak di wilayah terpencil yang selama ini menghadapi keterbatasan akses terhadap layanan gizi,” ujar Iwan, Senin (12/10/2026).
Ia menyoroti rencana BGN membuka 1.000 dapur SPPG baru, setelah mengaktifkan 480 SPPG di 16 provinsi di Indonesia Timur pada 2 Oktober 2026. Wilayah prioritas mencakup Sumatera, Kalimantan, dan Bali, terutama daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta wilayah dengan prevalensi stunting tinggi dan sangat tinggi.
“Keberhasilan MBG bukan sekadar berapa banyak dapur yang dibuka, tetapi seberapa tepat program ini menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan. Percepatan harus disertai kualitas makanan, keamanan pangan, dan pengawasan yang ketat,” tegasnya.
Iwan juga mengapresiasi penegasan Sudaryono bahwa proses pembukaan SPPG dilakukan melalui sistem untuk meminimalkan praktik percaloan dan penyalahgunaan kewenangan.
Ia mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya kepada pihak yang mengaku sebagai perantara atau menjanjikan kelulusan pengajuan SPPG dengan imbalan tertentu.
“Tidak boleh ada jual-beli akses dalam program yang menggunakan uang negara. Prosesnya harus transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik percaloan. Masyarakat perlu memverifikasi setiap penawaran melalui kanal resmi BGN,” ujarnya.
Iwan menegaskan, pembenahan MBG harus dibuktikan dengan hasil nyata, mulai dari pemerataan penerima manfaat hingga peningkatan kualitas layanan.
“Publik tentu berharap Sudaryono mampu memperkuat tata kelola MBG. Kritik harus dijadikan bahan evaluasi agar program ini semakin tepat sasaran dan benar-benar memberikan manfaat bagi generasi Indonesia,” tutupnya.
Sekadar diketahui, bahwa Pemerintah tengah memperluas Program Makan Bergizi Gratis ke daerah 3T dengan membangun ribuan dapur baru sekaligus memperketat standar kualitas dan keamanan pangan demi masa depan anak bangsa.
Guna memperluas jangkauan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Badan Gizi Nasional (BGN) berencana mendirikan hingga 1.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Fokus utama pembangunan dapur tersebut diarahkan ke kawasan 3T (tertinggal, terdepan, terluar) serta wilayah yang memiliki angka stunting tinggi.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan pembukaan SPPG akan dilakukan secara bertahap berdasarkan prioritas wilayah.
