HOLOPIS.COM, JAKARTA – Direktur eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan mengapresiasi langkah Badan Gizi Nasional (BGN) yang mulai menguji coba sistem penyajian Makan Bergizi Gratis (MBG) secara prasmanan di sekolah sebagai bagian dari upaya memperbaiki kualitas dan tata kelola program.
Iwan menilai bahwa sistem prasmanan merupakan inovasi yang patut diapresiasi karena memberikan ruang kepada siswa untuk mengambil makanan secara lebih terkontrol sesuai porsi dan kebutuhannya.
“Menurut saya, model prasmanan seperti ini justru semestinya sudah dipikirkan dan diterapkan sejak awal pelaksanaan MBG. Ini bukan sekadar soal cara menyajikan makanan, tetapi menyangkut kualitas, keamanan pangan, pengawasan, sekaligus pengalaman anak dalam mengonsumsi makanan bergizi,” ujar Iwan, Selasa (6/10/2026).
Menurutnya, sistem prasmanan memiliki sejumlah kelebihan. Selain memungkinkan siswa mengambil makanan dalam kondisi yang lebih segar, mekanisme ini juga dapat mengurangi waktu makanan berada dalam kondisi terbuka selama proses distribusi dan pembagian.
“Kalau sistemnya dirancang dengan baik, makanan bisa disajikan lebih dekat dengan waktu konsumsi. Anak-anak juga bisa langsung melihat makanan yang akan mereka konsumsi dan mengambil sesuai porsinya,” katanya.
Iwan menilai salah satu persoalan serius yang selama ini muncul dalam pelaksanaan MBG adalah risiko keamanan pangan, termasuk kasus dugaan keracunan makanan di sejumlah daerah. Karena itu, menurutnya, perubahan metode penyajian harus menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap program MBG.
“Jangan sampai kita terus-menerus menangani persoalan setelah terjadi. Kalau ada potensi masalah keracunan, maka desain sistemnya harus diperbaiki dari hulu sampai hilir. Mulai dari pemilihan bahan baku, proses memasak, penyimpanan, distribusi, sampai makanan dikonsumsi oleh siswa,” tegasnya.
Iwan bahkan menilai jika sistem prasmanan sejak awal dirancang dengan standar keamanan pangan yang ketat, potensi terjadinya persoalan keracunan massal dapat ditekan secara signifikan.
“Harusnya seperti ini dari awal. Jangan menunggu muncul berbagai kasus terlebih dahulu baru kemudian sistem diperbaiki. MBG adalah program besar dan menyangkut jutaan anak. Maka standar keamanannya juga harus extraordinary,” ujarnya.
Namun demikian, Iwan mengingatkan agar BGN tidak menganggap sistem prasmanan sebagai solusi tunggal.
Menurutnya, prasmanan hanya akan efektif apabila dibarengi dengan penerapan SOP keamanan pangan yang disiplin, pengawasan ketat terhadap SPPG, pemeriksaan bahan baku, pengendalian suhu makanan, kebersihan peralatan, kualitas air, hingga pemeriksaan kesehatan para petugas yang menangani makanan.
“Jangan sampai prasmanan bagus di sisi penyajian, tetapi dapurnya bermasalah. Jadi seluruh rantai MBG harus dibenahi. Dari dapur sampai meja makan anak harus memiliki standar keamanan yang sama,” jelasnya.
IPR juga mendorong BGN melakukan evaluasi terhadap SPPG secara berkala dan memberikan sanksi tegas terhadap pengelola yang terbukti lalai memenuhi standar keamanan pangan.
