Selain meminta pembangunan sumur bor, Prabowo juga menyoroti praktik pembakaran hutan dan lahan secara sengaja.
Presiden meminta aparat di daerah melakukan pencegahan terhadap pembakaran yang dilakukan oleh siapa pun, termasuk apabila ada dugaan keterlibatan oknum instansi maupun perusahaan.
Pemerintah daerah juga diminta aktif memberikan edukasi kepada masyarakat di tingkat desa mengenai larangan membakar lahan.
Namun, Prabowo meminta pemerintah tidak hanya memberikan larangan. Masyarakat yang memang membutuhkan pembukaan lahan harus diarahkan melalui mekanisme yang dapat diawasi pemerintah.
“Kasih penjelasan, edukasi ke semua unsur, di semua desa. Kasih penjelasan bahwa membakar lahan dilarang keras. Kalau mereka butuh untuk buka lahan, mereka buat laporan ke kepala desa, camat, bupati, nanti pemerintah yang akan bantu mereka,” kata Prabowo.
Korporasi Terlibat Bakar Lahan Bakal Ditindak
Prabowo juga memberikan peringatan keras kepada korporasi yang diduga mengorganisasi petani atau masyarakat desa untuk melakukan pembakaran hutan dan lahan.
Ia meminta dugaan keterlibatan tersebut ditelusuri oleh aparat penegak hukum dan unsur intelijen.
Presiden menegaskan sanksi berat bisa diberikan apabila ditemukan korporasi yang sengaja terlibat dalam praktik pembakaran.
“Siapa pun, korporasi apa pun, ada sedikit indikasi mereka ikut, menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya. Seluruh izin korporasi itu, kita cabut. Saya tidak main-main,” tegas Prabowo.
Langkah tersebut menunjukkan pemerintah ingin mendorong penanganan karhutla tidak hanya melalui pemadaman, tetapi juga lewat pencegahan sejak munculnya titik panas.
