Bungaran menilai pengalaman tersebut perlu menjadi pelajaran agar pengembangan Koperasi Merah Putih tidak sekadar mengejar pembentukan kelembagaan dalam jumlah besar.
“Gerakan koperasi itu gerakan rakyat, bukan gerakan pemerintah,” tegasnya.
Menurut dia, pemerintah tetap perlu memberikan perhatian dan dukungan.
Namun, inisiatif usaha harus berasal dari masyarakat, sementara koperasi perlu dibangun berdasarkan kebutuhan, kepemilikan, dan kemampuan ekonomi anggotanya.
Dalam pembangunan pertanian, Bungaran menilai ketahanan pangan tidak cukup didekati dari sisi peningkatan produksi.
Pemerintah juga perlu memperhatikan permintaan pasar, diversifikasi pangan lokal, serta pengembangan industri pengolahan yang mampu meningkatkan nilai tambah komoditas dalam negeri.
Ia menyoroti ketergantungan Indonesia terhadap gandum impor yang mencapai sekitar 10 juta hingga 12 juta ton.
Ketergantungan tersebut, menurutnya, dapat menjadi persoalan ketika terjadi gangguan perdagangan internasional atau konflik yang memengaruhi pasokan pangan global.
Karena itu, diversifikasi pangan berbasis sumber daya lokal perlu mendapat perhatian lebih serius.
Indonesia memiliki beragam sumber karbohidrat alternatif, mulai dari singkong dan sukun hingga kimpul, yang dapat dikembangkan sebagai bahan pangan sekaligus bahan baku industri pengolahan.
Menurut Bungaran, pengembangan pangan lokal tidak cukup berhenti pada kegiatan budidaya.
Pemerintah juga perlu mendorong agroindustri agar komoditas tersebut dapat diolah menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi dan diterima pasar.
Diversifikasi pangan dengan memanfaatkan potensi daerah dinilai dapat memperkuat ketahanan pangan sekaligus membuka peluang usaha bagi masyarakat.
