Dalam konteks penyaluran bantuan sosial, inclusion error terjadi ketika orang atau keluarga yang sebenarnya tidak memenuhi syarat justru tercatat sebagai penerima. Sebaliknya, exclusion error terjadi ketika masyarakat yang berhak menerima bantuan malah tidak masuk dalam daftar penerima.
“Kami sampaikan juga kepada Bapak Presiden hasil studi kami terkait dengan piloting di Bali. Dengan menggunakan Perlinsos Digital ini, exclusion error itu bisa turun sebesar 24,1 persen dan inclusion error juga bisa turun dari 4,1 persen,” jelasnya.
Menurut Firman, hasil uji coba tersebut menjadi salah satu bahan evaluasi untuk memperbaiki sistem sebelum diterapkan secara nasional.
“Artinya Digitalisasi Perlinsos ini mampu membuat proses (penyaluran) bansos lebih transparan dan juga lebih tepat sasaran,” ujarnya.
Peluncuran yang dijadwalkan pada 10 November 2026 akan menjadi tahap penting bagi penerapan Perlinsos Digital secara nasional. Pemerintah masih perlu memastikan sistem pendataan, pendaftaran, dan verifikasi penerima dapat berjalan baik agar masyarakat yang memenuhi syarat benar-benar memperoleh bantuan.
