HOLOPIS.COM, JAKARTA – Pemerintah mulai mengandalkan kecerdasan buatan (AI) dan Government Technology (GovTech) untuk memperbaiki sistem penyaluran bantuan sosial (bansos). Teknologi tersebut digunakan untuk mengintegrasikan data pemerintah, menyederhanakan proses verifikasi, hingga mendeteksi ketidaksesuaian agar bantuan lebih tepat sasaran.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) dan Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan digitalisasi pemerintahan harus dilakukan secara inklusif dan melibatkan kerja sama antarkementerian serta lembaga. Menurutnya, kolaborasi tersebut diperlukan untuk menghubungkan data dan kemampuan yang dimiliki pemerintah.
“Dengan menghubungkan identitas digital dan basis data pemerintah secara aman, kita bekerja untuk menyederhanakan verifikasi, meningkatkan ketepatan sasaran, dan membuat bantuan lebih mudah diakses,” kata Luhut saat menghadiri Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2026, dikutip Holopis.com, Kamis (8/10).
Selain mempermudah proses verifikasi dan meningkatkan ketepatan sasaran, Luhut mengatakan integrasi tersebut juga menjadi fondasi bagi pemanfaatan AI dalam tata kelola pemerintahan. Teknologi tersebut nantinya dapat membantu pemerintah menemukan ketidaksesuaian sekaligus mendukung proses pengambilan keputusan.
“Ini juga menciptakan fondasi penggunaan AI untuk mengidentifikasi ketidaksesuaian dan membantu pejabat membuat keputusan yang lebih baik,” ujarnya.
Luhut kemudian mengaitkan penerapan teknologi tersebut dengan persoalan deep state yang sebelumnya beberapa kali disampaikan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, digitalisasi pemerintahan dapat menjadi salah satu upaya untuk mengurangi persoalan tersebut.
“Ini adalah bagian dari respons terhadap masalah yang disebutkan Presiden Prabowo berkali-kali, deep state. Saya pikir dengan sistem ini, kita dapat meminimalkan deep state dalam waktu dekat, tidak lama dari sekarang,” tegasnya.
Istilah deep state dalam konteks tersebut merujuk pada keberadaan birokrat yang dinilai memiliki pengaruh kuat di dalam institusi dan sulit dikendalikan oleh pejabat politik. Presiden Prabowo sebelumnya menggambarkan fenomena tersebut melalui istilah “raja kecil”, yakni birokrat yang telah bekerja selama puluhan tahun ketika pejabat politik dapat berganti dalam waktu yang lebih singkat.
Perlinsos Digital Mulai Diperluas
Penggunaan teknologi untuk memperbaiki tata kelola bansos sebenarnya sudah mulai dijalankan pemerintah melalui program Perlindungan Sosial Berbasis Digital atau Perlinsos Digital. Program tersebut pertama kali dibentuk melalui uji coba perdana di Kabupaten Banyuwangi pada September 2025.
Setelah melalui berbagai tahapan uji coba, perluasan ke puluhan daerah, dan pemutakhiran data sepanjang 2026, pemerintah menjadwalkan peluncuran Perlinsos Digital secara nasional pada pekan ketiga Oktober 2026. Peluncuran tersebut akan dilakukan Kementerian Sosial bersama Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP).
Perlinsos Digital dirancang untuk mengintegrasikan berbagai data pemerintah dalam proses penyaluran bantuan. Sistem tersebut mencakup proses pendaftaran, verifikasi kelayakan, pembaruan data hingga pengajuan sanggah sehingga pemerintah dapat memiliki basis data penerima yang lebih terintegrasi.
Luhut menyebut penerapan GovTech dalam perlindungan sosial telah berkembang dari proyek percontohan menjadi gerakan nasional. Ia mengatakan lebih dari 6 juta rumah tangga telah terdaftar di lebih dari 250 kabupaten/kota.
“Karena adanya gerakan nasional ini, setiap orang berhak menjadi agen. Hari ini, kita memiliki lebih dari 500.000 agen di seluruh Indonesia, dari pejabat pemerintah hingga anggota masyarakat,” kata Luhut.
Para agen perlinsos tersebut bertugas membantu masyarakat yang kesulitan mengakses sistem secara mandiri. Menurut Luhut, keterlibatan masyarakat diperlukan agar digitalisasi tidak justru menciptakan hambatan baru bagi warga yang belum terbiasa menggunakan layanan digital.
“Tugas mereka sederhana, membantu orang-orang yang tidak dapat mengakses sistem secara mandiri,” ujarnya.
Luhut menegaskan digitalisasi pemerintahan harus membuat layanan publik semakin inklusif. Ia mengatakan penerapan teknologi harus memastikan manfaat layanan pemerintah dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.
“Teknologi tidak boleh meninggalkan masyarakat di belakang. Manfaat digitalisasi harus menjangkau semua orang,” tegasnya.
Menurut Luhut, pendekatan digitalisasi tersebut nantinya tidak berhenti pada sektor perlindungan sosial. Pemerintah juga berencana memperluas pemanfaatan teknologi ke berbagai layanan lain, mulai dari perizinan usaha dan perpajakan hingga pengadaan barang dan jasa pemerintah.
