Program rumah subsidi melalui FLPP telah berjalan sejak 2010. Jumlah penerimanya terus meningkat dari tahun ke tahun.
Maruarar mengatakan pada awal pelaksanaannya, pembiayaan FLPP baru mencakup sekitar 7.000 unit rumah. Angkanya kemudian berkembang hingga mencapai ratusan ribu unit.
Sebelum pemerintahan Presiden Prabowo, capaian tertinggi tercatat pada 2023 dengan sekitar 228 ribu unit rumah.
“Paling tinggi sebelum pemerintahan Presiden Prabowo tahun 2023 yaitu 228 ribu. Presiden Prabowo dilantik 2024, di akhir tahun, pada 20 Oktober. Di tahun pertama (kepemimpinan), tertinggi sepanjang sejarah (278 ribu unit rumah),” jelasnya.
4. Biaya Beli Rumah untuk MBR Dipangkas
Jurus terakhir berkaitan dengan biaya tambahan ketika masyarakat membeli rumah.
Pemerintah menyiapkan kebijakan untuk mengurangi beban MBR, termasuk pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta biaya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Maruarar mengatakan kebijakan tersebut akan dikeluarkan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum dengan arahan Presiden Prabowo.
“Kemudian bulan depan, dengan izin dan arahan Presiden Prabowo, saya keluarkan bersama Mendagri dan Menteri PU menggratiskan BPHTB, Bea Perolehan Tanah Bangunan bagi MBR. Yang tadinya bayar 5 persen kurang lebih, sekitar segitu ya. Dia bayarlah intinya, jadi gratis,” pungkasnya.
Empat langkah tersebut mencakup akses pembiayaan, renovasi rumah, kepemilikan rumah baru, hingga pengurangan biaya pembelian. Pemerintah berharap kombinasi kebijakan itu bisa memperluas akses hunian layak sekaligus meringankan beban masyarakat berpenghasilan rendah.
