Budi Prasetyo menjelaskan ruang lingkup dugaan perkara tersebut sebagai berikut.
“Perkara ini diduga terkait dengan penerimaan yang dilakukan oleh penyelenggara negara, berkenaan dengan pengadaan barang dan jasa, perizinan, maupun penerimaan lainnya dari OPD,” kata Budi.
Dugaan tersebut menjadi bagian dari penyidikan yang tengah dilakukan KPK. Meski demikian, lembaga antirasuah itu belum mengumumkan secara terperinci konstruksi perkara, pihak yang diduga memberikan maupun menerima uang, serta peran masing-masing pihak.
Informasi mengenai dugaan suap proyek dan manipulasi hasil audit BPK juga perlu menunggu penjelasan resmi KPK untuk memastikan konstruksi perkara yang sedang ditangani.
Sebelumnya, Ketua KPK Setyo Budiyanto membenarkan adanya OTT di Kabupaten Klaten pada Kamis (15/10/2026). Operasi tersebut menyasar sejumlah pihak dari unsur pemerintah daerah dan swasta.
“Benar KPK mengamankan PN, ASN Pemkab Klaten dan pihak-pihak swasta,” ujar Ketua KPK Setyo Budiyanto saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (15/10).
Setyo saat itu belum merinci identitas seluruh pihak yang diamankan bersama Bupati Hamenang.
Dalam penanganan perkara melalui OTT, KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang diamankan. Perkembangan terbaru menunjukkan bahwa perkara tersebut telah naik ke tahap penyidikan dan tersangka telah ditetapkan, meskipun identitas mereka belum diumumkan.
KPK dijadwalkan menyampaikan penjelasan lebih lengkap dalam konferensi pers pada Jumat sore. Pengumuman tersebut diharapkan memperjelas identitas tersangka, konstruksi dugaan tindak pidana, serta peran pihak-pihak yang terlibat dalam perkara ini.
