HOLOPIS.COM, JAKARTA – Wacana penyaluran gaji PNS lewat Kopdes Merah Putih jadi sorotan. Kemendagri akhirnya buka suara, begini responsnya atas usulan tersebut.
Pemerintah masih mengkaji wacana penyaluran gaji aparatur sipil negara (ASN) melalui Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan, rencana tersebut belum bisa diterapkan begitu saja karena membutuhkan kesiapan kelembagaan dan perubahan sistem penggajian yang cukup signifikan.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengatakan, pemerintah perlu memastikan kemampuan Kopdes Merah Putih sebelum menjadikannya sebagai saluran pembayaran gaji pegawai negeri sipil (PNS).
Menurut dia, mekanisme pembayaran gaji ASN selama ini sudah berjalan melalui sejumlah perbankan, termasuk bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan Bank Pembangunan Daerah (BPD).
Karena itu, kesiapan koperasi menjadi salah satu aspek penting yang harus diperhitungkan sebelum pemerintah memutuskan untuk mengubah mekanisme yang telah berjalan.
“Kita selama ini kan sudah berjalan, ya, melalui ada yang Himbara, ada yang BPD juga, ya, gitu. Jadi, perlu kita pastikan sejauh mana Kopdes-Kopdes itu memiliki kesiapan kelembagaan, kan itu penting, ya. Karena ini kan menyangkut dapur dari ASN ini semua,” kata Bima Arya.
Bima mengungkapkan, Kementerian Koperasi (Kemenkop) telah berkoordinasi dengan Kemendagri mengenai usulan tersebut.
Meski demikian, pemerintah belum mengambil keputusan dan masih mematangkan kajian secara hati-hati.
Menurutnya, pengalihan penyaluran gaji ASN ke koperasi bukan perkara sederhana.
Kebijakan tersebut berpotensi membawa perubahan besar terhadap sistem pembayaran yang selama ini digunakan.
“Masih kita kaji. Ya, kita matangkan dulu lah. Kita kaji secara hati-hati karena ini kan bukan hal yang sederhana. Bukan hal sederhana dan terjadi perubahan sistem yang cukup signifikan, ya,” ujarnya.
Salah satu hal yang menjadi perhatian Kemendagri adalah kesiapan kelembagaan Kopdes Merah Putih.
