HOLOPIS.COM, JAKARTA – Mantan Wakil Presiden Amerika Serikat (AS), Kamala Harris, mengeluarkan pernyataan tajam menanggapi langkah militer pemerintahan Donald Trump yang melakukan serangan terhadap Iran. Harris menilai tindakan tersebut sebagai langkah berbahaya yang menjerumuskan Amerika ke dalam perang yang tidak diinginkan rakyat.
Dalam pernyataan resmi yang dirilis pada 28 Februari 2026, Harris menegaskan sikap oposisinya terhadap upaya pergantian rezim di Iran melalui jalur kekerasan.
“Donald Trump sedang menyeret Amerika Serikat ke dalam perang yang tidak diinginkan rakyat. Saya menentang perang pergantian rezim ini,” tegas Harris dalam keterangan tertulisnya seperti dikutip Holopis.com.
Harris menyebut konflik ini sebagai “perang pilihan” (war of choice) yang dipaksakan oleh Trump. Menurutnya, tindakan tersebut merupakan pertaruhan nyawa warga Amerika yang tidak perlu dan berisiko merusak stabilitas kawasan serta posisi diplomasi AS di mata dunia.
“Apa yang kita saksikan bukanlah kekuatan. Itu adalah kecerobohan yang dibungkus seolah-olah sebuah ketegasan,” lanjutnya.
Meskipun Harris mengakui bahwa Iran merupakan ancaman dan tidak boleh memiliki senjata nuklir, ia berpendapat bahwa serangan militer bukanlah solusi yang tepat untuk meredam ancaman tersebut.
Lebih lanjut, Harris menyoroti inkonsistensi janji-janji politik Donald Trump. Ia mengingatkan publik bahwa saat masa kampanye, Trump berjanji untuk mengakhiri perang, bukan memulainya.
“Tahun lalu, dia (Trump) mengatakan ‘kita telah melenyapkan’ program nuklir Iran. Itu adalah kebohongan,” tulis pernyataan tersebut.
Panggilan untuk Kongres
Menutup pernyataannya, Harris mengingatkan bahwa berdasarkan Konstitusi AS, seorang Presiden harus mendapatkan otorisasi dari Kongres untuk memulai perang. Ia mendesak para anggota legislatif untuk menggunakan kewenangan mereka guna menghentikan keterlibatan Amerika lebih jauh dalam konflik ini.
“Pasukan kita layak mendapatkan Panglima Tertinggi yang memiliki kemantapan dan disiplin. Kongres harus menggunakan semua kekuatan yang tersedia untuk mencegah komitmen lebih lanjut dalam konflik ini,” pungkasnya.
