Pertama, JAPTI mendesak Star Energy Geothermal menjelaskan sistem pengawasan dan pengelolaan lingkungan di setiap wilayah operasinya. Pengaduan mengenai air, udara, kebisingan, limbah, kondisi jalan, dan keselamatan masyarakat diminta ditindaklanjuti berdasarkan bukti lapangan serta pemeriksaan teknis yang memadai.
JAPTI juga meminta instansi lingkungan hidup memeriksa lokasi yang memiliki indikasi persoalan atau menerima pengaduan masyarakat. Jika ditemukan pelanggaran, perusahaan diminta memenuhi kewajiban korektif dan pemulihan sesuai hukum.
Kedua, JAPTI meminta keterbukaan mengenai perencanaan, realisasi, penerima manfaat, dan evaluasi program CSR. Masyarakat serta pemerintah desa dinilai perlu mendapat ruang untuk menyampaikan kebutuhan sekaligus menilai hasil program yang dijalankan perusahaan.
Menurut JAPTI, keberhasilan CSR tidak semestinya hanya diukur dari jumlah kegiatan atau anggaran yang dilaporkan, tetapi juga dari relevansi, keberlanjutan, dan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Ketiga, JAPTI mendesak perusahaan menjelaskan mekanisme perekrutan tenaga kerja, persyaratan jabatan, penggunaan kontraktor, serta akses informasi lowongan bagi masyarakat di sekitar proyek.
Organisasi tersebut juga meminta instansi ketenagakerjaan menindaklanjuti pengaduan yang berkaitan dengan hak pekerja, upah, dan keselamatan kerja berdasarkan bukti serta prosedur yang berlaku.
Keempat, JAPTI meminta perluasan kerja sama bisnis diiringi tata kelola yang transparan dan mekanisme penanganan pengaduan yang efektif. Perusahaan diminta menjelaskan proses penilaian risiko sosial dan lingkungan, tindak lanjut keluhan, serta penggunaan hasil evaluasi untuk memperbaiki kegiatan operasional.
JAPTI menegaskan bahwa tuntutan tersebut merupakan upaya mendorong keterbukaan dan pertanggungjawaban perusahaan, bukan tuduhan bahwa kerja sama global Star Energy Geothermal telah menyebabkan pelanggaran tertentu.
Bagi JAPTI, pengembangan energi panas bumi sebagai bagian dari transisi menuju energi terbarukan perlu berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan, penghormatan terhadap hak masyarakat, dan pengawasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Melalui rencana aksi lanjutan dan pengaduan kepada pemerintah, JAPTI berharap persoalan yang disampaikan masyarakat dapat diperiksa secara objektif serta memperoleh penyelesaian yang terukur sesuai ketentuan hukum.
