HOLOPIS.COM, JAKARTA – Jaringan Aktivis Pemerhati Tambang Indonesia (JAPTI) mendesak PT Star Energy Geothermal membuktikan komitmen perlindungan lingkungan dan tanggung jawab sosial perusahaan di tengah ekspansi bisnis serta pengembangan kerja sama global di sektor energi panas bumi.
Desakan tersebut disampaikan JAPTI dalam aksi pada hari Senin, 5 Oktober 2026. Organisasi tersebut menilai keberhasilan pengembangan energi terbarukan tidak cukup diukur dari peningkatan kapasitas pembangkit dan perluasan kemitraan bisnis, tetapi juga harus mempertimbangkan kepatuhan lingkungan serta manfaat nyata bagi masyarakat di sekitar wilayah operasi.
Koordinator Lapangan JAPTI, Dedy Kurniawan, mengatakan perusahaan perlu menunjukkan bukti pelaksanaan komitmen sosial dan lingkungan di setiap wilayah operasinya.
“Kami tidak mempersoalkan pengembangan energi terbarukan maupun kerja sama global perusahaan. Namun, ekspansi bisnis harus diiringi tanggung jawab yang dapat dibuktikan. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana dampak operasional dikelola, bagaimana CSR direncanakan dan direalisasikan, serta bagaimana keluhan warga ditangani. Jangan sampai pertumbuhan bisnis lebih mudah terlihat daripada manfaat dan perlindungan yang dirasakan masyarakat di sekitar proyek,” ungkap Dedy.
JAPTI menyampaikan bahwa perhatian mereka terhadap Star Energy Geothermal muncul di tengah berbagai keluhan masyarakat yang pernah diberitakan di sejumlah wilayah operasional perusahaan. Persoalan yang disoroti meliputi transparansi program tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR), kesempatan kerja bagi masyarakat lokal, serta keterbukaan informasi mengenai dampak operasional dan pengelolaan lingkungan.
Di wilayah Gunung Salak, misalnya, terdapat sorotan mengenai kondisi jalan yang dilalui kendaraan operasional, kebutuhan penjelasan mengenai limbah, bau atau gas, kebisingan dan getaran pengeboran, hingga kekhawatiran petani terhadap ketersediaan air.
Sementara itu, di wilayah Wayang Windu, persoalan kesempatan kerja bagi masyarakat lokal juga pernah menjadi tuntutan warga.
JAPTI menegaskan, berbagai persoalan tersebut perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan objektif. Keluhan yang disampaikan masyarakat tidak serta-merta membuktikan adanya pelanggaran, sehingga diperlukan verifikasi lapangan dan pemeriksaan teknis oleh instansi berwenang.
JAPTI Siapkan Aksi Jilid II dan Pengaduan ke Pemerintah
Dedy mengatakan JAPTI akan membawa persoalan tersebut ke dalam agenda Aksi Jilid II. Pihaknya juga berencana menyampaikan pengaduan kepada instansi pemerintah yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dugaan persoalan lingkungan, ketenagakerjaan, dan tanggung jawab sosial perusahaan.
“Kami akan meminta perusahaan membuka informasi yang relevan dan menjelaskan langkah konkret yang telah dilakukan. Kami juga akan mendesak pemerintah memeriksa setiap pengaduan sesuai kewenangannya. Apabila terdapat pelanggaran, harus ada tindakan sesuai hukum. Apabila perusahaan menyatakan kewajibannya telah dipenuhi, maka penjelasan tersebut harus dapat diuji melalui dokumen, hasil pemeriksaan, dan dialog dengan masyarakat,” tegasnya.
Menurut JAPTI, keterbukaan informasi menjadi penting agar masyarakat dapat mengetahui bagaimana perusahaan mengelola dampak operasional dan menindaklanjuti keluhan yang muncul di sekitar wilayah proyek.
JAPTI juga menilai pengawasan pemerintah diperlukan untuk memastikan pengelolaan lingkungan dan pemenuhan hak masyarakat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Empat Tuntutan JAPTI kepada Star Energy Geothermal
Dalam rilisnya, JAPTI menyampaikan sejumlah tuntutan yang mencakup pengawasan lingkungan, transparansi CSR, kesempatan kerja lokal, serta tata kelola perusahaan.
