Ekonom Kritik Wacana Pemerintah Bagi-bagi HP Gratis untuk Penerima Bansos

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Wacana pemerintah membagikan telepon seluler (HP) gratis untuk mendukung penyaluran bantuan sosial (bansos) menuai sorotan. Selain urgensi kebijakan yang dipertanyakan, ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM) Wisnu Setiadi Nugroho menilai program tersebut berpotensi membebani anggaran negara hingga Rp74 triliun hanya untuk pengadaan perangkat.

Ekonom sekaligus dosen Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM, Wisnu meminta pemerintah mengkaji ulang manfaat, efektivitas, dan keberlanjutan fiskal program tersebut. Menurut dia, persoalan inklusi keuangan tidak cukup diselesaikan hanya dengan memberikan perangkat digital kepada masyarakat.

“Terus terang, urgensinya kurang. Masalahnya ada pada rekening yang tidak digunakan, literasi digital yang rendah, dan titik tarik tunai yang belum merata. PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) menemukan lebih dari 10 juta rekening penerima bansos yang menganggur selama bertahun-tahun. Rekeningnya ada, HP-nya ada, tetapi tidak digunakan,” ucapnya, dikutip holopis.com, dari laman UGM, Kamis (22/10/2026).

Wacana pembagian HP gratis sebelumnya disampaikan Board of Advisors Prasasti Center for Policy Studies, Hashim Djojohadikusumo, yang juga Utusan Khusus Presiden RI sekaligus adik Presiden Prabowo Subianto.

Dalam acara Prasasti Indonesia Policy Forum 2026 di Jakarta Selatan, Selasa (13/10), Hashim mengungkapkan rencana digitalisasi penyaluran bantuan pemerintah dan perluasan akses layanan keuangan digital melalui pemberian HP yang terhubung dengan rekening digital.

“Setiap warga negara akan diberikan telepon genggam dengan rekening digital. Seluruh dana akan berada di sana dan dikirimkan ke rekening masing-masing,” kata Hashim.

Namun, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa rencana tersebut belum pernah dibahas pemerintah.

“Enggak. Memang enggak pernah kita bahas (pembagian) HP itu,” kata Airlangga, Selasa (20/10), dilansir Antara.

Pengadaan HP Gratis Berpotensi Habiskan Rp74 Triliun

Salah satu persoalan utama yang disoroti Wisnu adalah besarnya potensi biaya pengadaan. Dengan asumsi harga satu perangkat Rp1 juta dan jumlah penerima sebanyak 74 juta orang, anggaran pembelian HP saja dapat mencapai Rp74 triliun.

Perhitungan tersebut belum mencakup biaya distribusi, aktivasi perangkat, akses internet, pemeliharaan sistem, hingga penggantian HP yang rusak atau hilang.

Menurut Wisnu, pemerintah juga perlu memperhitungkan sifat belanja program tersebut yang berpotensi berulang. Artinya, beban anggaran tidak berhenti setelah perangkat dibagikan, melainkan dapat terus muncul selama program berjalan.

Di tengah keterbatasan ruang fiskal, ia menilai pemerintah perlu membandingkan rencana tersebut dengan program alternatif yang berpotensi memberikan manfaat sosial dan ekonomi lebih besar.

Wisnu mencontohkan pendidikan dasar, layanan kesehatan, dan penanganan stunting sebagai sektor yang masih membutuhkan perhatian anggaran.

“Setiap rupiah untuk HP adalah rupiah yang tidak masuk ke ruang kelas yang rusak, guru honorer, puskesmas yang kekurangan tenaga, atau penanganan stunting. Kalau dibandingkan, pendidikan dasar dan layanan kesehatan memberi imbal hasil sosial jangka panjang yang jauh lebih jelas dibandingkan dengan pembagian perangkat yang manfaatnya masih spekulatif,” jelasnya.

Mayoritas Rumah Tangga Sudah Memiliki HP

Wisnu juga menilai kepemilikan perangkat bukan lagi satu-satunya hambatan dalam memperluas inklusi keuangan digital di Indonesia.