HOLOPIS.COM, JAKARTA – Komisi X DPR RI menyoroti masih rendahnya kualitas dan pemerataan pendidikan di Provinsi Papua Pegunungan, khususnya terkait kekurangan tenaga pendidik, keterbatasan sarana prasarana sekolah, dan rendahnya angka partisipasi pendidikan.
Dalam kunjungan kerja reses ke Wamena, Komisi X DPR RI meninjau langsung sejumlah fasilitas pendidikan serta berdialog dengan pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan para guru di wilayah tersebut.
Anggota Komisi X DPR RI Sabam Sinaga mengungkapkan bahwa kondisi pendidikan di Papua Pegunungan masih jauh tertinggal dibandingkan dengan rata-rata nasional.
“Kami melihat langsung kondisi nyata pendidikan di Papua. Gurunya masih kurang, sarana dan prasarananya terbatas, dan angka partisipasi sekolah juga rendah. Berdasarkan data BPS, rata-rata lama sekolah di Papua Pegunungan hanya sekitar 4,8 tahun, sementara nasional mencapai lebih dari 8 tahun. Ini artinya, perlu ada intervensi serius untuk memperbaiki kondisi ini,” ujar Sabam dalam wawancaranya kepada Parlementaria di Wamena, Papua Pegunungan, Senin (6/10/2025).
Dalam kunjungan tersebut, Komisi X DPR RI juga meninjau Yayasan Pendidikan PGI Napua Wamena, di mana para guru sebagian besar masih berstatus sukarelawan tanpa dukungan tenaga pengajar tetap. Kondisi ini memperlihatkan betapa beratnya tantangan pendidikan di wilayah pedalaman Papua.
“Kami melihat sendiri, di PGI Napua gurunya terbatas sekali dan banyak yang mengajar secara sukarela. Ini menjadi perhatian serius, karena tanpa tenaga pengajar tetap yang memadai, kualitas pendidikan sulit ditingkatkan,” jelas Sabam.
Selain itu, Komisi X juga menemukan sejumlah kendala administratif, seperti data Dapodik yang tidak sinkron sehingga menyebabkan banyak siswa tidak terdaftar sebagai penerima bantuan Program Indonesia Pintar (PIP). Sabam menilai, hal ini perlu segera dibenahi agar bantuan pendidikan tepat sasaran.
“Banyak anak-anak yang seharusnya mendapatkan beasiswa PIP justru tidak menerima karena data Dapodik tidak sinkron. Ini persoalan serius yang harus dibenahi agar kebijakan afirmatif pemerintah benar-benar menjangkau mereka yang berhak,” tegas Politisi Fraksi Partai Demokrat ini.
Kunjungan Komisi X DPR RI ke Papua Pegunungan juga menjadi bagian dari fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan berbagai program pendidikan nasional, termasuk pemerataan guru ASN-PPPK, implementasi Merdeka Belajar, dan pelaksanaan kurikulum berbasis kearifan lokal.
