Ada Lokasi Koperasi Merah Putih yang Kurang Strategis, Pemerintah Siapkan Evaluasi

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) menjadi sorotan setelah muncul laporan mengenai sejumlah unit yang berada di lokasi kurang strategis, bahkan jauh dari permukiman warga. Pemerintah mengakui adanya temuan tersebut dan memastikan evaluasi terus dilakukan untuk memastikan pembangunan koperasi sesuai kebutuhan masyarakat.

Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah mengatakan, pemerintah tidak menutup mata terhadap persoalan lokasi pembangunan KDKMP. Evaluasi dilakukan menindaklanjuti temuan di lapangan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Kalau terkait dengan Koperasi Desa Merah Putih muncul di beberapa titik spot, bangunan yang tidak sesuai, memang kita temukan. Kita akui itu kita temukan, tapi terus kemudian kita melakukan evaluasi,” kata Farida, ditulis Rabu (21/10).

Menurut Farida, sejumlah lokasi KDKMP memang dinilai masyarakat kurang strategis untuk menunjang kegiatan bisnis karena berada cukup jauh dari permukiman.

Namun, penentuan lokasi tidak selalu hanya mempertimbangkan kedekatan dengan pusat aktivitas warga. Pemerintah juga melihat potensi wilayah, termasuk akses terhadap petani yang menjadi pemasok bahan pangan.

Farida menjelaskan, koperasi tersebut diharapkan bisa berperan sebagai penyerap hasil pertanian masyarakat desa, terutama komoditas sayuran dan buah-buahan.

“Kita mau menjadikan Koperasi Desa Merah Putih ini sebagai offtaker (penyerap) sayur-sayuran dan buah-buahan yang ada di situ,” imbuh Farida.

Dengan konsep tersebut, KDKMP diharapkan tidak hanya menjadi tempat transaksi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga membuka akses pemasaran bagi petani setempat.

Meski begitu, penempatan koperasi tetap perlu mempertimbangkan kelayakan lokasi, potensi usaha, akses masyarakat, serta kebutuhan distribusi barang agar operasionalnya bisa berjalan efektif.

Penentuan Lokasi Melibatkan Musyawarah Desa

Pemerintah menjelaskan bahwa penentuan lokasi pembangunan KDKMP dilakukan melalui komunikasi antara pengurus koperasi, kepala desa, dan PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero), yang bertugas melaksanakan pembangunan.

Masyarakat desa juga dilibatkan melalui musyawarah desa khusus atau musdesus. Mekanisme tersebut menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan terkait penempatan koperasi.

Karena itu, pemerintah menilai penentuan lokasi KDKMP tidak dilakukan tanpa pertimbangan. Meski demikian, hasil evaluasi tetap diperlukan untuk melihat apakah lokasi yang dipilih benar-benar mendukung kegiatan usaha dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Pemerintah juga mengingatkan bahwa informasi mengenai lokasi koperasi yang beredar di masyarakat perlu diperiksa lebih lanjut. Sebab, tidak semua laporan yang beredar dapat langsung dianggap menggambarkan kondisi seluruh unit KDKMP.

Dengan demikian, anggapan bahwa semua koperasi Merah Putih dibangun di lokasi yang tidak strategis dinilai tidak tepat.