JAKARTA, HOLOPIS.COM – Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK), Habib Syakur Ali Mahdi Al-Hamid, melontarkan kritik keras terhadap rentetan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah kepala daerah sepanjang tahun 2025 hingga Maret 2026.
Habib Syakur menilai, para kepala daerah tersebut telah mengkhianati amanah rakyat dan instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto. Padahal, Presiden telah memberikan pembekalan moral dan integritas melalui program retreat khusus di Akademi Militer (Akmil) Magelang.
”Sangat memuakkan melihat kenyataan bahwa di tengah upaya Presiden Prabowo membangun pondasi bangsa yang bersih, justru banyak kepala daerah yang bebal. Gemblengan di Akmil Magelang seolah hanya dianggap angin lalu,” ujar Habib Syakur dalam keterangan tertulisnya kepada redaksi Holopis, Sabtu (14/3/2026).
Ulama asal Malang Raya ini menegaskan bahwa tindakan korupsi yang dilakukan setelah adanya peringatan keras dari kepala negara menunjukkan hilangnya nurani kebangsaan.
“Retreat Magelang seharusnya menjadi titik balik bagi para pemimpin daerah untuk setia pada janji setianya kepada negara,” ujarnya.
Lebih lanjut, Habib Syakur memberikan apresiasi tinggi kepada KPK yang tetap konsisten melakukan penindakan meski di tengah tekanan politik.
Menurutnya, korupsi adalah extraordinary crime yang harus dibalas dengan hukuman yang setimpal agar memberikan efek jera yang nyata.
”Korupsi ini kejahatan luar biasa, pengkhianatan terhadap konstitusi. GNK mendukung penuh langkah KPK untuk memproses hukum mereka tanpa pandang bulu. Kami menuntut vonis terberat bagi mereka yang tetap mencuri uang rakyat meski sudah dibimbing langsung oleh Presiden,” tegasnya.
Daftar Kepala Daerah Kena OTT KPK
Berdasarkan data yang dihimpun tim redaksi, sepanjang tahun 2025 hingga Maret 2026, sedikitnya terdapat 10 kepala daerah yang terjerat operasi senyap lembaga antirasuah tersebut dengan berbagai modus, mulai dari fee proyek hingga pemerasan jabatan.
Daftar Kepala Daerah Terjaring OTT KPK (2025 – 2026):
1. Abdul Azis (NasDem), Bupati Kolaka Timur.
2. Abdul Wahid (PKB), Gubernur Riau.
3. Sugiri Sancoko (PDI Perjuangan), Bupati Ponorogo.
4. Ardito Wijaya (PKB), Bupati Lampung Tengah.
5. Ade Kuswara Kunang (PDI Perjuangan), Bupati Bekasi.
6. Maidi (Independen), Wali Kota Madiun.
7. Sudewo (Gerindra), Bupati Pati.
8. Fadia Arafiq (Golkar), Bupati Pekalongan.
9. Muhammad Fikri Thobari (PAN), Bupati Rejang Lebong.
10. Syamsul Auliya Rachman (PKB), Bupati Cilacap.
