HOLOPIS.COM, JAKARTA – Sejumlah warga Palmerah, Jakarta Barat, mendesak Presiden Prabowo Subianto memutihkan utang pinjaman online (pinjol) masyarakat Indonesia.
Desakan itu disampaikan melalui forum diskusi bertajuk Titipan Rakyat (TR) No Drama-Drama, No Setting-Setting! yang menyoroti kondisi warga setelah dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.
Tokoh masyarakat Palmerah, Abdul Malik Hamzah, mengatakan banyak warga terpaksa menggunakan pinjaman online untuk memenuhi kebutuhan hidup akibat sulitnya mendapatkan pekerjaan.
Menurutnya, jeratan utang pinjol tidak hanya membebani kondisi ekonomi keluarga, tetapi juga memicu tekanan psikologis hingga mengancam keutuhan rumah tangga.
“Banyak warga kami yang nganggur, akhirnya pinjol buat sambung hidup. Lalu giliran tidak bisa bayar nyaris bunuh diri dan bahkan sampai mau cerai. Sehingga dalam diskusi TR ini kami minta Presiden Prabowo untuk putihkan semua pinjol rakyat Indonesia dan ciptakan lapangan kerja,” kata Abdul Malik, Rabu (21/10/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan dalam diskusi yang digelar di pelataran rumah warga di Jalan Haji Mula, RT 01/RW 012, Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat.
Selain meminta pemutihan utang pinjol, warga juga mendorong pemerintah menciptakan lapangan kerja agar masyarakat tidak terus bergantung pada pinjaman untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Peneliti Institute for Development of Policy and Local Partnerships (IDP-LP), Riko Noviantoro, menilai meningkatnya ketergantungan masyarakat terhadap pinjol perlu menjadi peringatan serius bagi pemerintah. Terlebih, pinjaman tersebut digunakan bukan untuk kegiatan produktif, melainkan untuk membeli makanan, membayar kontrakan, hingga memenuhi kebutuhan anak.
“Ketika masyarakat terpaksa berutang untuk bertahan hidup, pemerintah perlu melihatnya bukan semata-mata sebagai persoalan individu, tetapi juga sebagai sinyal alarm tanda bahaya,” ujarnya.
Menurut Riko, kondisi tersebut perlu dilihat sebagai persoalan yang berkaitan dengan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan dasar. Karena itu, pemerintah perlu mengevaluasi kebijakan ekonomi agar program yang dijalankan benar-benar menjawab kesulitan warga.
Sementara itu, Founder Indonesia Public Policy, Fadly Zikry, menekankan pentingnya evaluasi kebijakan secara terbuka untuk mengukur efektivitas program pemerintah.
“Keberhasilan pemerintah bukan hanya soal berapa banyak program yang dijalankan, tetapi apakah program itu mampu menjawab kesulitan rakyat. Jika persoalan ekonomi masyarakat tidak tertangani, pemerintah harus berani mengevaluasi kebijakannya,” kata Fadly.
Di sisi lain, peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, menilai persoalan pengangguran yang mendorong masyarakat menjadikan pinjol sebagai jalan keluar juga harus menjadi perhatian DPR RI.
💬 Diskusi Pembaca
0 KomentarMasuk dengan akun Google Anda untuk bergabung dalam diskusi:
Memuat diskusi...