HOLOPIS.COM, JAKARTA – Pemerintah mulai memetakan wilayah yang rawan bahaya banjir di Sumatera. Langkah ini dilakukan Badan Informasi Geospasial (BIG) untuk memperkuat mitigasi dan menjadi dasar rehabilitasi serta rekonstruksi setelah banjir besar yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada November 2025.
Tak sekadar mendata wilayah yang terendam, pemetaan juga akan melihat potensi genangan, kedalaman banjir, kondisi topografi hingga karakteristik wilayah yang berisiko terdampak kembali.
BIG menargetkan pemetaan hingga 2028 mencakup 52 kabupaten/kota yang tersebar di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Pemetaan juga akan diperluas ke wilayah lain yang memiliki potensi bahaya banjir. Data tersebut nantinya menjadi bagian dari dukungan BIG sebagai anggota Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) pada bidang data.
Tim BIG saat ini sudah turun ke sejumlah wilayah terdampak. Mereka melakukan pendataan, identifikasi, serta pengukuran kondisi wilayah setelah banjir.
Data lapangan tersebut kemudian akan digabungkan dengan berbagai sumber informasi geospasial (IG). Tujuannya, agar pemerintah memiliki gambaran yang lebih lengkap mengenai kondisi dan karakteristik bahaya banjir di setiap daerah.
Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik BIG Antonius B. Widjanarto mengatakan, penggunaan referensi geospasial yang sama penting agar pemerintah pusat dan daerah tidak bekerja berdasarkan data yang berbeda-beda.
“Penanganan pascabencana tidak cukup hanya dengan mengetahui berapa besar kerusakan, tetapi juga harus diketahui secara tepat di mana lokasi terdampak, bagaimana karakteristik bahayanya, serta bagaimana kondisi wilayah tersebut sebelum dan setelah bencana. Informasi geospasial menjadi salah satu fondasi untuk memastikan intervensi rehabilitasi dan rekonstruksi tepat lokasi, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata Antonius, dikutip Kamis (17/9).
Bukan Cuma Tandai Daerah Banjir
Pemetaan yang dilakukan BIG tidak berhenti pada penandaan lokasi yang pernah terkena banjir.
Pemerintah juga ingin mengetahui karakteristik bahayanya, mulai dari potensi genangan, luas wilayah yang terdampak hingga kedalaman air dengan mempertimbangkan kondisi topografi.
Untuk mendapatkan gambaran tersebut, BIG menggabungkan berbagai jenis data. Di antaranya data topografi, morfometri dan morfologi permukaan bumi, citra satelit radar, jaringan sungai, garis pantai, penggunaan lahan, serta data geospasial tematik lainnya.
Informasi tersebut kemudian dipadukan dengan data kejadian banjir dan data pendukung dari kementerian maupun lembaga terkait.
Dengan pendekatan tersebut, pemerintah diharapkan memiliki satu gambaran spasial yang lebih konsisten antarwilayah. Data itu bisa digunakan untuk menentukan lokasi prioritas rehabilitasi, pembangunan kembali infrastruktur hingga perencanaan tata ruang.
“Data yang kami bangun diharapkan tidak hanya menjawab kebutuhan saat ini, tetapi juga dapat digunakan sebagai referensi bersama dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi,” kata Antonius.
