HOLOPIS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menilai kemajuan teknologi belum cukup untuk membuat sebuah kota layak disebut pintar atau smart city. Menurutnya, predikat tersebut belum berarti jika masyarakat masih harus menghadapi banjir, sanitasi buruk, kemacetan hingga pencemaran udara.
Pernyataan itu disampaikan AHY saat memaparkan materi bertajuk “Keamanan Air sebagai Landasan Pertumbuhan” dalam Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2026 di Jakarta, Rabu (7/10). Ia menekankan pembangunan perkotaan perlu melihat kebutuhan masyarakat secara menyeluruh, bukan hanya dari sisi teknologi.
“Sebuah kota mungkin canggih secara teknologi, tetapi kota tersebut belum benar-benar pintar jika warganya masih menghadapi banjir, sanitasi buruk, kemacetan, udara tercemar, atau jarak yang jauh dari tempat kerja dan layanan esensial,” kata AHY dalam paparannya, dikutip Holopis.com, Kamis (8/10).
Menurut AHY, persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan dengan membangun satu jenis infrastruktur secara terpisah. Sistem perkotaan perlu dirancang agar berbagai kebutuhan masyarakat dapat saling terhubung dan mampu menghadapi pertumbuhan penduduk serta tekanan perubahan iklim.
Ia menyebut air, sanitasi, drainase, perumahan, pengelolaan sampah, transportasi umum, ruang publik hingga pusat ekonomi perlu masuk dalam perencanaan yang terintegrasi. Dengan pendekatan tersebut, pembangunan tidak berhenti pada penambahan fasilitas, tetapi juga memastikan fasilitas tersebut dapat bekerja sebagai satu sistem.
“Kita tidak boleh hanya membangun lebih banyak rumah, kita harus membangun komunitas yang lebih baik. Kita tidak boleh hanya memindahkan lebih banyak kendaraan, kita harus memindahkan orang dan barang secara lebih efisien,” ujarnya.
Dalam konteks tersebut, AHY menempatkan pengelolaan air sebagai salah satu bagian penting dalam pembangunan perkotaan. Ketersediaan air bersih, sanitasi, drainase dan sistem pengendalian banjir saling berkaitan sehingga tidak dapat direncanakan secara terpisah.
Persoalan tersebut semakin kompleks ketika kondisi sungai di perkotaan ikut memburuk. AHY mengatakan sungai, terutama di kota-kota besar, menghadapi tekanan akibat pencemaran dari rumah tangga dan industri. Sedimentasi juga dapat mengurangi kapasitas sungai dan meningkatkan risiko banjir.
“Kita harus mengakui bahwa kita masih menghadapi tantangan kritis dalam pengelolaan air limbah dan perlindungan sungai. Sungai-sungai kita, terutama di kota-kota besar, semakin terdampak oleh polusi baik dari rumah tangga maupun industri,” kata AHY.
AHY sebelumnya juga menyoroti tantangan serupa dalam Urban Climate Forum 2026 pada September lalu. Saat itu, ia menyebut persoalan tata ruang, kemacetan, persampahan, banjir hingga akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan sebagai tantangan yang perlu diantisipasi dalam perkembangan kota.
Hal tersebut menjadi semakin penting seiring meningkatnya jumlah penduduk yang tinggal di wilayah perkotaan. Pemerintah memperkirakan sekitar 72 persen penduduk Indonesia akan tinggal di kawasan perkotaan pada 2045.
Karena itu, AHY mendorong pembangunan kota yang tidak hanya mampu menampung pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi, tetapi juga tetap layak huni, inklusif, hijau dan tangguh menghadapi perubahan iklim.
Ia juga mengingatkan agar pembangunan infrastruktur tidak sekadar diukur dari banyaknya proyek yang selesai. Infrastruktur harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, termasuk melalui penyediaan air bersih, sanitasi, perumahan layak dan konektivitas.
