Guntur Romli Soroti Dugaan Keterlibatan Menteri ATR/BPN di Kasus HGB Summarecon : Nusron Jangan Sembunyi

JAKARTA – Aktivis sekaligus politikus Mohamad Guntur Romli menyoroti dugaan keterkaitan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid dengan kasus dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor yang diungkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sorotan Guntur Romli muncul setelah KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Dari delapan tersangka, KPK menyebut empat di antaranya merupakan pihak yang diduga menjadi orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.

Keempatnya yakni Arif Sugianto, Fahd El Fouz Arafiq, Erwin dan Muhammad Fakhry. KPK juga menyita uang tunai dengan total sekitar Rp106,3 miliar dalam bentuk rupiah dan valuta asing dari perkara tersebut.

Guntur mempertanyakan posisi empat orang tersebut serta kemungkinan adanya pihak lain yang menjadi tujuan aliran uang dalam perkara tersebut.

“Mengapa Menteri Nusron Wahid bisa diduga kuat terlibat dalam OTT KPK soal HGB Summarecon,” kata Guntur, Rabu (16/9/2026).

Menurut dia, dugaan tersebut tidak semata-mata muncul dari spekulasi publik. Guntur merujuk pada keterangan resmi penyidik KPK yang menyebut empat tersangka tersebut sebagai orang kepercayaan Nusron.

“KPK sudah bicara jelas, 4 dari 8 tersangka OTT HGB Summarecon disebut sebagai orang kepercayaan menteri Nusron Wahid. Mereka adalah Arif sugianto, Fahd El Fouz Arafiq, Erwin dan Muhammad Fakhry,” ujarnya.

“Ini bukan tuduhan liar ini keterangan resmi penyidik dalam konferensi pers,” sambung Guntur Romli.

Pertanyakan Siapa yang Dipercaya Empat Tersangka

Guntur kemudian mempertanyakan hubungan empat tersangka tersebut dengan pihak yang berada di atas mereka.

“Pertanyaannya sekarang adalah kalau 4 orang itu kepercayaan Nusron siapa yang mereka percayai balik,” ujarnya.

Dia menduga empat orang tersebut bukan pihak yang berdiri sendiri dalam perkara tersebut. Namun, pernyataan ini merupakan penilaian Guntur dan belum menjadi kesimpulan hukum KPK.

“Mereka bukan pemain utama, mereka pelaksana, orang lapangan yang menjalankan perintah bukan yang menikmati sendiri hasilnya,” katanya.