Guntur Romli Soroti Dugaan Keterlibatan Menteri ATR/BPN di Kasus HGB Summarecon : Nusron Jangan Sembunyi

Dalam konstruksi perkara yang disampaikan KPK, Erwin disebut sebagai orang kepercayaan Nusron dan menerima uang Rp1,5 miliar dari pihak yang berkaitan dengan PT Summarecon untuk pengurusan pembukaan blokir dan pemecahan HGB. Sebagian uang tersebut, sebesar Rp200 juta, kemudian disebut diserahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung.

Soroti Uang Puluhan Koper

Guntur yang juga politisi PDI Perjuangan ini juga menyoroti penyitaan uang dalam jumlah besar dalam perkara tersebut. KPK menyatakan telah menyita sekitar Rp106,3 miliar dalam bentuk uang tunai, termasuk yang ditemukan dalam sejumlah boks dan koper.

“Yang lebih mencurigakan lagi ada dugaan Arif Sugianto mantan Bupati Kebumen menyebut uang yang disita itu di rumahnya bukan miliknya. Kalau dia sendiri sudah menyatakan uang itu bukan miliknya, maka pertanyaan wajib dijawab, uang siapa itu sebenarnya,” kata Guntur.

Dia kemudian mempertanyakan kemungkinan adanya pihak lain yang berkaitan dengan uang tersebut.

“Dan ini yang paling penting uang suap sebesar ratusan miliar rupiah ditemukan dalam puluhan box dan koper tidak mungkin hanya untuk kepentingan pejabat setingkat direktur Jenderal,” tukasnya.

Namun, terkait siapa pemilik akhir uang tersebut dan bagaimana aliran uangnya, hal itu masih menjadi bagian dari proses penyidikan KPK.

Guntur berpendapat skala kewenangan dalam perkara pertanahan tersebut perlu ditelusuri hingga ke level tertinggi di Kementerian ATR/BPN.

“Kewenangan sebesar itu, mutasi jabatan, penerbitan HGB skala korporasi, kontrol atas Kantor pertanahan hanya bisa dikendalikan oleh satu orang yang duduk di puncak Kementerian. Bukan level dirjen, bukan level Kepala Kantor pertanahan ini level menteri,” ujarnya.

Minta KPK Telusuri hingga Pimpinan
Guntur selanjutnya meminta KPK tidak berhenti pada empat orang yang disebut sebagai orang kepercayaan Nusron.

“Nusron Wahid tidak bisa terus bersembunyi di balik jabatan bawahannya kalau orang-orang kepercayaannya ditangkap membawa uang panas untuk urusan tanah di kementeriannya sendiri publik berhak menuntut kejujuran, siapa sebenarnya dalang di balik aliran uang itu,” tegasnya.

Dia juga mendesak lembaga antirasuah mengusut seluruh kemungkinan aliran uang dan pihak yang terlibat dalam perkara tersebut.

“KPK harus berani menyeret fakta itu sampai ke puncak pimpinan, bukan berhenti di level pelaksana dan hanya menangkap orang kepercayaan saja. tapi apakah KPK berani,” pungkas Guntur.