JAKARTA, Holopis.com – Heboh surat Menteri PU ke AS bersama keluarga memicu kritik. Netizen menilai fokus kementerian seharusnya evaluasi, bukan sibuk mencari pembocor dokumen.
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menjadi sorotan publik setelah beredarnya surat dinas terkait rencana kunjungan Menteri PU Dody Hanggodo ke Amerika Serikat yang mencantumkan nama istri dan anaknya sebagai bagian dari rombongan.
Dokumen tersebut viral di media sosial dan memicu beragam tanggapan dari warganet.
Sekretaris Jenderal Kementerian PU Apri Artoto membenarkan bahwa surat yang beredar merupakan dokumen resmi yang diterbitkan kementerian.
Namun, ia menegaskan surat tersebut dibuat semata-mata untuk memenuhi persyaratan administrasi pengurusan visa melalui Kementerian Luar Negeri.
“Surat itu memang benar dikeluarkan oleh saya selaku Sekretaris Jenderal Kementerian PU. Tujuannya sebagai kelengkapan administrasi dalam pengurusan visa,” ujar Apri kepada wartawan di Kantor Kementerian PU, Jakarta.
Menurut Apri, pencantuman nama istri dan anak Menteri PU dilakukan karena proses pengajuan visa dilakukan secara bersamaan.
Ia menjelaskan, berdasarkan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, pasangan pejabat negara dapat menggunakan paspor diplomatik ketika mendampingi perjalanan kedinasan suami atau istrinya sesuai ketentuan yang berlaku.
Menjawab kritik terkait potensi penggunaan uang negara, Apri memastikan seluruh biaya perjalanan keluarga Menteri PU tidak akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Kalau memang nanti ada pemberangkatan anggota keluarga, seluruh pembiayaannya menggunakan dana pribadi. Tidak ada satu rupiah pun yang berasal dari APBN,” tegasnya.
Di sisi lain, perhatian publik juga tertuju pada langkah Kementerian PU yang memilih melakukan penelusuran terhadap pihak yang diduga membocorkan surat dinas tersebut.
Apri mengatakan investigasi masih berlangsung untuk mengetahui apakah kebocoran dokumen berasal dari internal maupun pihak eksternal kementerian.
“Nah, ini yang sedang kami telusuri, apakah berasal dari internal ataupun eksternal. Surat dinas tersebut memang bukan untuk konsumsi publik,” ujarnya.
Ia menambahkan, apabila ditemukan adanya pegawai yang terbukti menyebarkan dokumen tanpa kewenangan, kementerian akan memberikan sanksi sesuai aturan disiplin aparatur sipil negara.
Langkah tersebut memicu beragam respons di media sosial.
Sejumlah warganet mempertanyakan mengapa kementerian lebih berfokus mencari pihak yang membocorkan surat dibandingkan memberikan penjelasan secara menyeluruh mengenai pencantuman anggota keluarga dalam dokumen perjalanan dinas.
Komentar seperti “Bukannya berbenah malah sibuk cari pembocor” hingga “Yang dipersoalkan publik adalah substansi suratnya, bukan siapa yang membocorkannya” ramai bermunculan di berbagai platform media sosial.
Sebagian pengguna media sosial juga meminta pemerintah lebih terbuka dalam menjelaskan mekanisme perjalanan dinas yang melibatkan anggota keluarga pejabat agar tidak menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat.
Meski demikian, ada pula warganet yang menilai penegasan Kementerian PU bahwa biaya perjalanan keluarga ditanggung secara pribadi merupakan langkah penting untuk meluruskan informasi yang beredar.
Mereka berharap pemerintah tetap mengedepankan prinsip transparansi agar polemik serupa tidak kembali terjadi.
Di tengah polemik tersebut, Apri kembali menegaskan bahwa surat yang viral hanya berkaitan dengan proses administrasi pengurusan visa dan bukan merupakan keputusan final mengenai keberangkatan rombongan.
Rencana kunjungan Menteri PU ke Amerika Serikat pada Juli 2026, kata dia, hingga kini masih bersifat tentatif dan belum terlaksana karena Menteri Dody Hanggodo masih memprioritaskan sejumlah agenda strategis di dalam negeri, di antaranya penanganan pascabencana di Sumatera Utara, persiapan menghadapi dampak perubahan iklim, serta penyelesaian proyek Sekolah Rakyat.
Apri kembali memastikan bahwa apabila istri dan anak Menteri PU nantinya ikut dalam kunjungan tersebut, seluruh biaya perjalanan akan ditanggung menggunakan dana pribadi tanpa membebani APBN.
Sementara itu, Kementerian PU masih terus melakukan penelusuran terhadap sumber kebocoran surat dinas yang beredar di media sosial.
Hasil investigasi tersebut akan menjadi dasar kementerian untuk menentukan ada atau tidaknya pelanggaran terhadap tata kelola dokumen internal serta pemberian sanksi apabila ditemukan pihak yang terbukti menyebarkan dokumen tanpa kewenangan.
