HOLOPIS.COM, JAKARTA – Bencana longsor melanda sejumlah pemukiman warga yang ada di Provinsi Jawa Barat hingga menyebabkan sejumlah korban jiwa.
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menjelaskan, salah satu kejadian terjadi di Kota Bogor pada Senin (4/5).
“Sebanyak 17 KK atau 54 jiwa terdampak. Kerugian materiil akibat kejadian tersebut meliputi satu unit rumah rusak berat, delapan unit rumah rusak sedang, dua unit fasilitas umum rusak sedang, serta dua unit fasilitas umum lainnya rusak berat,” kata Abdul Muhari dalam keterangannya yang dikutip Holopis.com, Rabu (6/5).
Abdul menjelaskan wilayah terdampak mencakup Kelurahan Tanah Baru di Bogor Utara, Kelurahan Sukasari di Bogor Timur, Kelurahan Mulyaharja, Ranggamekar, dan Cikaret di Bogor Selatan, serta Kelurahan Pasir Jaya, Gunung Batu, Cilendek Barat, dan Pasir Kuda di Bogor Barat.
Selain di Kota Bogor, tanah longsor juga terjadi di Kabupaten Bogor pada Selasa (5/5) tepatnya di Desa Petir, Kecamatan Dramaga.
Peristiwa ini menyebabkan satu orang meninggal dunia setelah tertimbun material longsor saat melakukan aktivitas penebangan pohon di area tebing.
“Setelah dilakukan operasi pencarian dan pertolongan (SAR), korban berhasil ditemukan pada hari yang sama dan selanjutnya dibawa ke rumah duka,” ujarnya.
Kejadian tanah longsor yang juga menimbulkan korban jiwa dilaporkan terjadi di Kabupaten Cianjur pada Senin (4/5), tepatnya di Desa Cipendawa, Kecamatan Pacet.
Peristiwa tersebut bermula dari longsornya tembok penahan tanah setinggi kurang lebih 2,5 meter setelah diguyur hujan berintensitas tinggi yang disertai angin kencang.
“Tembok tersebut kemudian roboh dan menimpa seorang petugas yang tengah melakukan perbaikan gorong-gorong. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia,” jelasnya.
Memasuki periode peralihan musim, peningkatan intensitas hujan di berbagai wilayah berpotensi memicu terjadinya bencana hidrometeorologi, khususnya banjir dan tanah longsor.
Kondisi tanah yang jenuh air di daerah lereng dan perbukitan, ditambah dengan sistem drainase yang kurang optimal, menjadi faktor yang memperbesar risiko terjadinya bencana.
Abdul kemudian mengimbau masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana untuk terus memantau informasi cuaca melalui kanal resmi seperti BMKG dan BNPB, menjaga kebersihan saluran air, serta segera melakukan evakuasi mandiri apabila muncul tanda-tanda bahaya seperti retakan tanah, suara gemuruh dari arah lereng, atau kenaikan muka air sungai secara cepat.
“Pemerintah daerah juga didorong untuk memastikan sistem peringatan dini berjalan optimal, menyiapkan jalur evakuasi dan logistik darurat, serta meningkatkan sosialisasi terkait mitigasi bencana kepada masyarakat, khususnya di wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi,” pungkasnya.
