HOLOPIS.COM, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah tidak akan main-main dalam memenuhi amanat konstitusi terkait mandatory spending alias kewajiban alokasi anggaran pendidikan minimal 20 persen dari APBN.
Komitmen tersebut disampaikan langsung oleh Purbaya guna merespons hujan instruksi dan pandangan dari sejumlah fraksi DPR RI dalam rapat paripurna mengenai efektivitas pos anggaran krusial ini.
“Pemerintah menyatakan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN serta APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional,” ujar Purbaya dalam Rapat Paripurna DPR Ke-25 Masa Persidangan V di Jakarta, Selasa (14/7/2026).
Secara teknis, jatah 20 persen tersebut saban tahun selalu dikunci di dalam UU APBN. Dana segar itu kemudian dialirkan lewat tiga jalur utama: belanja kementerian/lembaga di pusat, Transfer ke Daerah (TKD), serta instrumen pembiayaan pendidikan lainnya.
Di mimbar DPR, Purbaya blak-blakan mengakui bahwa serapan anggaran pendidikan pada tahun anggaran 2025 lalu sempat meleset tipis di angka 19,1 persen dari total belanja negara. Meski begitu, ia memasang target tinggi agar persentase ini melonjak dan menembus angka psikologis 20 persen pada tahun 2026.
“Dalam pelaksanaan kadang-kadang ada kendala sana sini kan. Bisa aja unit, departemen yang menjalankan kebijakan yang enggak siap. Tapi yang penting meningkat terus dari tahun ke tahun dan sudah mendekati 20 persen. Dan tahun ini akan kita dorong betul-betul lebih dari 20 persen,” kata Menkeu.
Lebih lanjut, ia membeberkan dinamika di lapangan yang kerap membuat realisasi meleset dari proyeksi awal. Salah satu pemicu utamanya adalah naik-turunnya total belanja negara di tengah jalan.
Saat belanja di sektor lain mendadak membengkak, otomatis porsi pembagi anggaran pendidikan ikut bergeser. Ironisnya, merancang program pendidikan baru untuk menyesuaikan lonjakan dana tersebut butuh waktu penyesuaian birokrasi yang tidak sebentar.
Namun, untuk sisa tahun anggaran berjalan ini, Purbaya mengaku sangat optimistis karena kantong belanja pendidikan sudah disiapkan untuk mendanai berbagai megaproyek sekolah dan beasiswa.
“Kita bikin sekolah rakyat, sekolah terintegrasi, perbaikan sekolah dan lain-lain itu cukup besar. Nanti ada program lain, panel untuk sekolah-sekolah di seluruh Indonesia, panel digital, itu cukup banyak biayanya. Saya pikir kita akan perkuat juga LPDP dengan tambah modal, kalau enggak salah tahun ini kita tambah Rp25 triliun. Jadi alokasi untuk pendidikan akan dipastikan mencapai 20 persen,” jelas Menkeu menutup penjelasannya.
