HOLOPIS.COMM, JABAR – Dedi Mulyadi wacanakan SE agar warga miskin tak perlu pesta pernikahan mewah, cukup akad di KUA demi hemat biaya dan masa depan lebih baik.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, kembali menjadi sorotan setelah melontarkan wacana kebijakan yang cukup kontroversial.
Ia berencana menerbitkan surat edaran (SE) yang mengimbau masyarakat berpenghasilan rendah agar tidak menggelar pesta pernikahan mewah, dan cukup melangsungkan pernikahan secara sederhana di Kantor Urusan Agama (KUA).
Menurut Dedi, kebiasaan menggelar resepsi besar sering kali menjadi beban ekonomi baru bagi pasangan muda yang baru memulai hidup rumah tangga.
Ia menilai, dana yang dihabiskan untuk pesta seharusnya bisa dialihkan untuk kebutuhan yang lebih penting dan jangka panjang, terutama kepemilikan rumah.
“Pesan saya sederhana saja, jangan sampai hanya jadi raja sehari tapi setelah itu sengsara. Lebih baik uangnya dipakai untuk beli rumah atau kebutuhan hidup awal,” ujar Dedi dalam keterangannya, Rabu (15/4/2026).
Ia menegaskan, pemerintah daerah tidak bermaksud melarang tradisi pernikahan atau menghilangkan nilai budaya yang sudah mengakar di masyarakat.
Namun, menurutnya, perlu ada perubahan pola pikir agar masyarakat tidak terjebak dalam gaya hidup konsumtif hanya demi gengsi sosial.
“Kalau memang tidak mampu, tidak perlu dipaksakan bikin pesta besar. Yang penting sah secara agama dan negara di KUA, itu sudah cukup,” tambahnya.
Wacana ini rencananya akan dituangkan dalam bentuk surat edaran resmi kepada masyarakat Jawa Barat, khususnya bagi kelompok berpenghasilan rendah. SE tersebut nantinya akan bersifat imbauan, bukan aturan yang mengikat secara hukum.
Dedi juga menyoroti fenomena sosial di mana banyak pasangan muda justru memulai kehidupan pernikahan dengan kondisi keuangan yang tidak stabil akibat biaya resepsi yang tinggi.
Ia menyebut, kondisi ini sering menjadi pemicu masalah rumah tangga di awal pernikahan.
“Banyak yang habis uang untuk pesta, setelah itu mulai hidup dari nol bahkan minus. Ini yang harus kita ubah,” katanya.
Lebih jauh, Pemprov Jawa Barat juga diklaim tengah menyiapkan berbagai program pendukung sektor perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
Di antaranya bantuan renovasi rumah tidak layak huni, skema kredit perumahan rakyat (KPR) berbunga ringan, hingga pembangunan hunian vertikal di kawasan industri.
Dalam rencana jangka panjang, pemerintah daerah juga akan mendorong keterlibatan sektor swasta untuk menyediakan hunian pekerja di sekitar kawasan industri.
Langkah ini diharapkan dapat membantu pasangan muda agar tidak terbebani biaya sewa atau pembelian rumah yang tinggi.
“Ke depan kita ingin orang menikah itu langsung punya tempat tinggal. Jadi hidupnya lebih tertata, tidak perlu lagi mikirin pesta yang hanya sehari,” ujar Dedi.
Meski demikian, wacana SE ini menuai beragam tanggapan di masyarakat.
Sebagian pihak mendukung gagasan tersebut karena dinilai realistis di tengah tekanan ekonomi dan tingginya biaya hidup.
Namun, sebagian lainnya menilai pesta pernikahan tetap memiliki nilai sosial dan budaya yang tidak bisa dihapus begitu saja.
Seorang warga Bandung, Rina (28), mengaku setuju dengan gagasan tersebut. Ia menilai banyak pasangan muda yang akhirnya menyesal setelah menghabiskan biaya besar untuk resepsi.
“Kalau menurut saya sih masuk akal ya. Sekarang biaya nikah mahal banget. Kalau bisa sederhana di KUA, uangnya bisa buat DP rumah atau modal usaha,” ujarnya.
Namun, ada juga yang menilai bahwa pesta pernikahan tetap penting sebagai bentuk penghormatan keluarga dan tradisi.
Mereka berharap kebijakan ini tidak dipahami sebagai pelarangan, melainkan sekadar opsi yang bisa dipilih sesuai kemampuan.
Hingga saat ini, Pemprov Jawa Barat masih mengkaji lebih lanjut isi dan dampak dari surat edaran tersebut sebelum resmi diberlakukan.
Meski baru sebatas wacana, isu ini sudah memicu diskusi luas di media sosial dan menjadi perbincangan hangat di kalangan generasi muda yang tengah mempersiapkan pernikahan di tengah tantangan ekonomi yang semakin kompleks.
