JAKARTA, HOLOPIS.COM – Koordinator SIAGA 98, Hasanuddin, meminta Kortas Tipikor Polri memberikan penjelasan secara terbuka kepada publik mengenai keterkaitan penggeledahan yang belakangan dikaitkan dengan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah, dengan penanganan sejumlah dugaan tindak pidana korupsi yang sedang berjalan.
Menurut Hasanuddin, penjelasan tersebut penting agar tidak berkembang berbagai spekulasi yang dapat mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum.
“Penanganan sejumlah dugaan tindak pidana korupsi yang saat ini menjadi perhatian publik, mulai dari dugaan korupsi terkait peristiwa blackout PLN batu bara, kemudian berkembang pada dugaan korupsi di PT Asabri dan PT Krakatau Steel, perlu dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat,” kata Hasanuddin dalam keterangan persnya, Kamis (9/7/2026).
Ia mengatakan, munculnya pemberitaan yang mengaitkan penggeledahan dengan Febrie Adriansyah telah memunculkan berbagai rumor dan opini di tengah masyarakat.
Bahkan, menurutnya, isu tersebut mulai berkembang menjadi narasi mengenai adanya perseteruan antara Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung.
“Situasi ini telah memunculkan berbagai rumor, spekulasi, dan opini di ruang publik yang tidak lagi semata-mata berfokus pada substansi penanganan perkara korupsi, melainkan berkembang menjadi narasi adanya perseteruan antar-institusi penegak hukum, yakni Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung,” ujarnya.
Karena itu, Hasanuddin meminta Kortas Tipikor Polri menyampaikan penjelasan yang utuh dan berbasis fakta mengenai hubungan hukum antara penanganan dugaan korupsi pada peristiwa blackout PLN batu bara, PT Asabri, dan PT Krakatau Steel dengan penggeledahan yang dikaitkan dengan Febrie Adriansyah.
“Penjelasan yang utuh, berbasis fakta, dan dapat dipertanggungjawabkan sangat diperlukan agar tidak terjadi disinformasi maupun pembentukan opini yang dapat mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum,” katanya.
Hasanuddin juga menyoroti posisi Febrie Adriansyah yang menurutnya tidak memiliki keterkaitan langsung dengan sektor usaha yang menjadi objek perkara.
“Sebab, Febrie Adriansyah sendiri bukan pengusaha yang bergerak di sektor batu bara, bukan bagian dari entitas bisnis yang berkaitan dengan perkara tersebut, dan bukan pula bagian dari manajemen BUMN yang diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi yang sedang ditangani,” ujarnya.
Di sisi lain, ia menilai pihak-pihak yang memiliki hubungan langsung dengan aktivitas usaha maupun pengelolaan badan usaha milik negara yang diduga terkait perkara tersebut justru belum banyak muncul ke ruang publik.
“Sementara itu, para pihak yang memiliki keterkaitan langsung dengan aktivitas usaha, entitas bisnis, maupun manajemen BUMN yang diduga terkait dengan perkara tersebut justru belum terlihat muncul di ruang publik. Kondisi ini memunculkan pertanyaan yang wajar di tengah masyarakat dan perlu dijawab secara terbuka oleh aparat penegak hukum agar tidak berkembang menjadi spekulasi yang semakin luas,” katanya.
Lebih lanjut, Hasanuddin menegaskan bahwa pemberantasan korupsi harus tetap berjalan sesuai koridor hukum yang profesional, objektif, transparan, dan bebas dari kepentingan di luar penegakan hukum.
Ia juga menyatakan dukungan terhadap langkah penegakan hukum yang dilakukan baik oleh Kejaksaan Agung maupun Polri.
“Kami juga menegaskan dukungan penuh terhadap setiap upaya penegakan hukum dan pengungkapan kasus-kasus korupsi, baik yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung maupun Kepolisian Republik Indonesia. Kedua institusi memiliki mandat konstitusional untuk memberantas korupsi, sehingga sinergi, profesionalisme, dan akuntabilitas harus tetap dikedepankan demi kepentingan bangsa dan negara,” pungkasnya.
