SUBANG, Holopis.com – Peternak Subang menjerit, 2 ton telur menumpuk tak terserap pasar, diduga tersingkir oleh permainan distribusi lintas daerah yang bikin geram.
Kabar tak sedap datang dari para peternak telur di wilayah Jawa Barat.
Di tengah permintaan pasar yang fluktuatif, sekitar 2 ton telur dilaporkan menumpuk di kandang peternak di wilayah Subang.
Kondisi ini disebut terjadi karena hasil produksi lokal tidak terserap oleh pasar, khususnya oleh skema distribusi yang melibatkan sejumlah dapur atau program penyedia pangan di daerah sekitar.
Unggahan itu pertama kali dibagikan oleh akun Threads @fajardrian pada 14 Juni 2026, yang kemudian ramai diperbincangkan warganet.
Dalam unggahan itu, seorang peternak mengeluhkan stok telur di Subang yang disebut menumpuk hingga 2 ton karena tidak terserap oleh SPPG di Jawa Barat, serta menyinggung dugaan adanya praktik “mafia telur” lintas daerah.
Narasi tersebut kemudian menyebar cepat di media sosial dan memicu diskusi soal distribusi telur antara peternak lokal Jawa Barat dan pasokan dari Blitar, Jawa Timur
Situasi ini disebut berdampak langsung pada peternak lokal.
Pasokan telur yang seharusnya terserap di wilayah Cimahi, Bandung, hingga Subang justru tersisa dan menumpuk di tingkat peternak.
Dalam unggahan yang beredar, peternak mengaku terjadi selisih harga sekitar Rp500 per kilogram antara telur lokal dan telur dari luar daerah.
Perbedaan ini disebut menjadi salah satu faktor utama yang membuat pihak pembeli lebih memilih pasokan dari luar Jawa Barat.
“Pas sampai Lebaran masih normal, tapi setelah itu tiba-tiba serapan turun. Telur lokal jadi tidak terserap, padahal selisih harga tidak terlalu besar,” demikian keluhan yang dikutip dari unggahan viral tersebut.
Situasi ini kemudian memunculkan istilah “mafia telur” di kalangan warganet, merujuk pada dugaan adanya jaringan distribusi yang mengarahkan pembelian ke pemasok tertentu, bukan berdasarkan kedekatan wilayah produksi.
Meski demikian, hingga kini belum ada bukti resmi maupun pernyataan otoritatif yang mengonfirmasi keberadaan praktik mafia dalam distribusi telur tersebut.
Dalam keluhan itu, disebutkan pula keterlibatan sejumlah dapur atau sistem penyedia makanan berbasis program yang dikenal sebagai SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) di wilayah Cimahi, Bandung, dan Subang.
Program tersebut disebut lebih banyak menyerap telur dari luar daerah, sehingga peternak lokal kehilangan pasar utama mereka.
Namun pihak SPPG sendiri belum memberikan penjelasan resmi terkait tudingan tersebut.
Di sisi lain, para pelaku usaha distribusi menyebut bahwa keputusan pembelian biasanya dipengaruhi oleh faktor harga, kontinuitas pasokan, hingga standar kualitas yang diminta oleh masing-masing penyedia program.
Viralnya isu ini memicu beragam reaksi dari publik.
Sebagian warganet mempertanyakan mengapa telur dari Jawa Timur bisa lebih murah meski harus melalui biaya distribusi tambahan.
Namun sebagian lainnya menilai hal itu wajar dalam mekanisme pasar terbuka.
“Kenapa bisa dari Jatim lebih murah? Apakah efisiensi produksi atau skala besar?” tulis salah satu komentar yang ikut ramai diperbincangkan.
Ada pula yang menyarankan agar pemerintah daerah turun tangan untuk memastikan serapan hasil peternak lokal tidak terganggu.
Beberapa bahkan mendorong adanya kebijakan afirmatif agar kebutuhan pangan daerah diprioritaskan dari produksi lokal.
Para peternak di Subang berharap pemerintah daerah dan instansi terkait segera melakukan penelusuran terhadap pola distribusi yang terjadi.
Mereka khawatir jika kondisi ini terus berlanjut, usaha peternakan lokal bisa terpukul lebih dalam, terutama di tengah kenaikan harga pakan dan biaya operasional.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi dari pihak SPPG maupun pemerintah daerah terkait dugaan “mafia telur” yang ramai diperbincangkan tersebut.
