JAKARTA – Pengamat politik sekaligus mantan birokrat Muhammad Said Didu mengatakan bahwa ada dua lembaga yang dibentuk secara bersamaan saat pembentukan reformasi tim Polri, yakni lembaga yang dibuat oleh Presiden dan lembaga dari pihak Kapolri.
“Nah, ada dua lembaga yang dibentuk. Jadi lembaganya Presiden, lembaganya Kapolri di waktu yang bersamaan,” kata Said Didu, seperti dikutip Holopis.com dalam kanal YouTube Sinkos Indonesia, Rabu (24/7).
Ia menyampaikan, ada sikap pembangkangan terhadap Presiden dalam proses pembentukan tersebut. Hal itu lantaran Polri mengatakan bahwa otoritas untuk menentukan reformasi Polri berada di tangan mereka, bukan Presiden.
“Jadi ini itu ada bentuk pembangkangan bahwa, eh kalau mau reformasi Polri aku yang menentukan bukan kau Presiden. Sesuai keinginan Sigit,” ucapnya.
Menurutnya, hal ini akan menyebabkan arah reformasi menjadi tidak sinkron atau bertentangan. Bahkan ia menganggap situasi ini sebagai bentuk perlawanan dari kepolisian yang kemudian membocorkan data untuk mendukung posisi mereka sendiri.
“Nah, coba bayangkan, kalau Pak Presiden nanti membentuk tim reformasi Polri terus Kapolri juga punya, hasilnya beda arah reformasi yang diinginkan. Terus polisi apa namanya bocorkan punya dia, dan seakan-akan itu yang benar. Jadi saya menyatakan inilah bentuk perlawanan begitu ya,” jelasnya.
Said merasa sangat aneh dengan situasi ini. Sebab ia memahami bahwa yang terjadi sebenarnya adalah bentuk ketidakpatuhan terhadap aturan.
“Saya begini ini kan sangat aneh. Saya birokrat paham betul bahwa ini suatu insubordinasi sebenarnya yang terjadi,” ujarnya.
Padahal, Said menjelaskan bahwa Presiden Prabowo telah membentuk tim untuk mereformasi Polri usai menerima aspirasi dari masyarakat. Kemudian, Prabowo menunjuk Ahmad Dofiri sebagai penasihat khusus untuk menangani urusan reformasi Polri.
“Kan begini, Presiden sudah menyatakan akan membentuk tim reformasi Polri setelah menerima masyarakat apa namanya yang hati nurani. Nah, setelah itu kan dia bentuk apa namanya? Menunjuk Ahmad Dofiri menjadi penasihat khusus urusan reformasi Polri,” tuturnya.
Said menyampaikan bahwa keputusan Prabowo menunjuk Ahmad Dofiri merupakan bentuk keseriusannya dalam mereformasi tim Polri Indonesia.
“Nah, artinya ini pertama loh di Indonesia ada utusan apa khusus Presiden. Artinya sangat serius membentuk itu,” terangnya.
Melihat sikap Prabowo yang tegas, ia yakin Kepala Negara tidak akan menerima begitu saja keputusan yang dibentuk oleh pihak lain tersebut.
“Saya melihat bahwa sikap Presiden ini sangat tegas. Jadi saya yakin pasti dia tidak akan mau tunduk dengan apa yang dibentuk itu,” tegasnya.
Meskipun begitu, Said meyakini sikap tersebut berpotensi adanya benturan terhadap pihak-pihak terkait. Namun ia menambahkan, benturan tersebut dianggap sebagai bagian dari proses perbaikan bangsa.
“Bisa terjadi benturan, maksudnya benturan untuk perbaikan. Baguslah,” imbuhnya.
