HOLOPIS.COM, JAKARTA – PDIP menanggapi temuan PPATK mengenai adanya sejumlah transaksi janggal yang terjadi di masa kampanye yang melibatkan sejumlah peserta Pemilu 2024.
Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto pun kemudian malah balik menantang agar ada institusi tertentu yang bisa mempunyai kewenangan untuk diberikan detail laporan anggaran di masa kampanye.
“Ini harus ada yang menghitung berapa, apakah partai-partai itu melaporkan berapa biaya pemasangan baliho, berapa jumlah baliho yang dipasang,” kata Hasto pada Jumat (15/12) seperti dikutip Holopis.com.
Komite tersebut menurut Hasto tentunya harus bersifat independen dengan dalih demi menjaga demokrasi selama Pemilu di Indonesia.
“Sehingga memang untuk menjaga fairness dan untuk mendorong peningkatan kualitas demokrasi Indonesia diperlukan komite independen,” tukasnya.
“Itu diperlukan ada institusi yang melakukan pengawasan,” imbuhnya.
Hasto kemudian sempat menyerang sejumlah partai pendatang baru yang dianggap memiliki baliho cukup banyak di Pemilu kali ini. Hasto yang pernah diperiksa di kasus korupsi Harun Masiku ini pun kemudian malah menuduh seharusnya partai tersebut patut dicurigai.
“Misalnya sekarang ada partai yang tanpa diketahui darimana tiba-tiba bisa memasang balihonya di seluruh nusantara, balihonya itu lebih banyak daripada jumlah pengurusnya,” ujarnya.
Sebelumnya diberitakan, Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana mengungkapkan, peningkatan yang mengalami peningkatan hingga 100 persen itu saat ini jumlahnya sudah mencapai triliunan Rupiah.
“Kita melihat memang transaksi terkait dengan Pemilu ini masif sekali laporannya kepada PPATK. Kenaikan lebih dari 100% di transaksi keuangan tunai, di transaksi keuangan mencurigakan, segala macam,” kata Ivan, Kamis (14/12).
Bahkan menurut Ivan, transaksi tersebut melibatkan berbagai nama bahkan serta partai politik yang ada di Pemilu 2024.
“Kita masih menunggu, ini kan kita bicara triliunan, kita bicara angka yang sangat besar, kita bicara ribuan nama, kita bicara semua parpol kita lihat,” ungkapnya.
Agus pun memastikan bahwa itu sudah masuk ke ranah politik yang karena sudah disesuaikan dengan daftar nama yang terlibat dalam Pemilu.
“Sudah (politik uang). Bukan indikasi kasus ya. Kita menemukan memang peningkatan yang masif dari transaksi mencurigakan. Misalnya terkait dengan pihak-pihak berkontestasi yang kita dapatkan namanya, DCT itu kita udah dapat,” terangnya.
