HOLOPIS.COM, JAKARTA – Tim penyidik KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) menggeledah kediaman Anggota DPR RI Fraksi Golkar sekaligus Komisaris PT Raja Nusantara Berjaya, Ashraff Abu pada hari ini, Jumat 23 Oktober 2026. Dari penggeledahan rumah Bupati nonaktif Pekalongan Fadia Arafiq di kawasan Semarang itu, penyidik menyita satu unit mobil BMW i7.
“Dalam penggeledahan tersebut penyidik diantaranya melakukan penyitaan terhadap satu unit kendaraan roda empat. BMW listrik,” ucap Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangan tertulisnya, seperti dikutip Holopis.com.
Adapun upaya paksa ini berkaitan dengan pengembangan atas kasus yang sebelumnya menjerat Fadia Arafiq. Pengembangan kasus berkaitan dengan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
“Upaya paksa penggeledahan dan penyitaan oleh penyidik tersebut bagian dari penelusuran bukti-bukti soal dugaan adanya pencucian uang dari hasil tindak pidana korupsi terkait konflik kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa serta penerimaan lainnya di Pemkab. Pekalongan,” ungkap Budi.
Pengembangan dugaan TPPU itu ditandai dengan telah diterbitkannya surat perintah penyidikan (sprindik) baru per Oktober atau bulan ini. Pengusutan kasus dimulai dengan menggunakan sprindik umum yang belum dicantumkan pihak yang dijerat.
Dalam pengusutan kasus TPPU ini, penyidik pada Kamis kemarin mengagendakan pemeriksaan saksi-saksi. Para saksi yang dipanggil yakni, Ashraff Abu selaku Komisari PT Raja Nusantara Berjaya (2023-2024); Muhammad Sabiq Ashraff selaku Direktur PT Raja Nusantara Berjaya (2023-2024); Lingkan Anggi selaku Staf Keuangan PT Raja Nusantara Berjaya; Ruben Prabu R. Faza selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan; Siti Hanikatun selaku Kepala Bagian Perekonomian Setda Pekalongan; dan Robby Darussalam – Subkor Komunikasi Pimpinan Setda Pekalongan.
Saat ini, Fadia Arafiq sedang menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Semarang atas kasus yang menjeratnya sebagai pesakitan. Oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK, Fadia sudah dituntut hukuman penjara 5 tahun dan membayar uang pengganti senilai Rp 2,69 miliar.
Sebelumnya, Fadia didakwa melakukan dugaan korupsi pengaturan proyek penyediaan tenaga alih daya atau “outsourcing” dan penerimaan gratifikasi yang terjadi selama kurun waktu 2021 hingga 2026.
Dalam perkara tersebut, Fadia diduga memerintahkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Pekalongan untuk memenangkan PT Raja Nusantara Berjaya (RNB) dalam pengadaan tenaga alih daya pada kurun waktu 2022 hingga 2026. Adapun PT RNB merupakan perusahaan yang didirikan oleh terdakwa. Terkait dakwaan gratifikasi, Fadia diduga menerima gratifikasi Rp 2,6 miliar dari para kepala perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Pekalongan.



💬 Diskusi Pembaca
0 KomentarMasuk dengan akun Google Anda untuk bergabung dalam diskusi:
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan masukan!