Jaleswari Soroti Kebijakan Dedi Mulyadi Kirim Siswa ke Barak TNI, Singgung Pendekatan Militer Masuk Pendidikan

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Aktivis HAM Jaleswari Pramodhawardani menyoroti kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mengirim siswa ke barak militer.

Menurutnya, hasil Opinion Leaders Survey SMRC (Saiful Mujani Research and Consulting) yang menilai kualitas kepemimpinan sejumlah tokoh nasional. Ia menyoroti penilaian terhadap Dedi Mulyadi yang memperoleh skor 7 untuk komitmen terhadap demokrasi dan masuk dalam kelompok 10 besar. Ia menyebutkan kebijakan tersebut menjadi contoh masuknya pendekatan militer ke ranah pendidikan.

“Ketiga, Dedi Mulyadi memperoleh skor 7 untuk komitmen pada demokrasi dan masuk 10 besar. Saya menghargai energi beliau dalam memimpin daerah, namun kebijakan mengirim siswa ke barak militer adalah contoh bagaimana pendekatan militer masuk ke ranah pendidikan,” kata Jaleswari dalam rilis survei SMCR di UIN Jakarta, Kamis (15/10/2026).

Jaleswari mengatakan, gagasan pengiriman remaja yang terlibat tawuran dan siswa yang dianggap nakal ke barak militer telah disampaikan pada Mei 2025.

“Pernyataan ini ada pada Mei 2025, yaitu Pak Gubernur menyampaikan gagasannya bahwa tawuran remaja, anak-anak nakal di sekolah akan dikirim ke barak militer. Ketika berita itu diviralkan di media, itu sudah berjalan 1 bulan, dan Gayus sambut Menteri HAM menindaklanjuti dengan sukacita, katanya akan menyebarkan ke seluruh daerah Indonesia,” ujarnya.

Ia menilai kebijakan tersebut memprihatinkan karena pendekatan militer digunakan dalam ranah pendidikan dan belum banyak penilaian para ahli.

“Tetapi sangat memprihatinkan. Dan kebijakan mengirim siswa ke barak militer adalah contoh bagaimana pendekatan militer masuk ke ranah pendidikan dan tampaknya hal itu belum banyak mempengaruhi penilaian para ahli,” katanya.

Menurut Jaleswari, penilaian terhadap ketegasan seorang pemimpin perlu mempertimbangkan instrumen yang digunakan dalam menjalankan kebijakan. Ia mengingatkan agar ketegasan tidak langsung dipandang sebagai kebajikan tanpa menilai pendekatan yang dipilih.

“Barangkali kita sedang membaca ketegasan sebagai kebajikan tanpa cukup menimbang instrumen yang dipakai,” katanya.

Ia juga menyoroti perkembangan kebijakan yang dinilainya berkaitan dengan perluasan peran militer ke ranah sipil, termasuk revisi Undang-Undang TNI dan program barak bagi pelajar.

“Perkembangan beberapa waktu terakhir, dari revisi undang-undang TNI hingga program barak bagi pelajar, menurut saya perlu kita waspadai bersama karena cenderung bergerak ke arah yang pertama,” ujarnya.