Prabowo Sebut Rp480 Triliun Anggaran Belanja Barang Bisa Dihemat

HOLOPIS.COM, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyebut Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (LKPP) memperkirakan terdapat potensi penghematan hingga Rp 480 triliun dari belanja barang pemerintah. Perhitungan itu berasal dari estimasi ketidakefisienan sebesar 40% pada belanja barang senilai Rp 1.200 triliun.

Prabowo mengatakan, nilai APBN mencapai Rp 3.700 triliun. Dari jumlah itu, sekitar Rp 1.200 triliun merupakan belanja barang pemerintah. Ia menyebut laporan yang diterimanya menunjukkan terdapat ruang efisiensi besar dalam pos tersebut.

“Jadi, saya diberi laporan dari staff saya, dari anggaran kita, APBN kita. Itu, APBN kita kan 3700 triliun. Itu 1200 triliun. Itu belanja. Belanja barang. 1200 triliun,” kata Prabowo dalam program Presiden Prabowo Menjawab di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Rabu (16/9).

Menurut Prabowo, LKPP memperkirakan 40% dari belanja barang tersebut tidak efisien atau mengalami kebocoran. Pernyataan ini disampaikan Prabowo dalam konteks perlunya pembenahan sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah.

“Dan perkiraan LKPP, dari mereka sendiri, perkiraan 40% tidak efisien. 40% bocor,” ujarnya.

Prabowo menilai salah satu penyebab ketidakefisienan adalah kebiasaan instansi pemerintah membeli kebutuhan barang secara terpisah. Kementerian, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten disebut menjalankan pembelian sendiri-sendiri, meski membutuhkan jenis barang yang sama.

“Tiap kementerian sekarang belanja sendiri-sendiri. Tiap provinsi belanja sendiri-sendiri. Tiap kabupaten belanja sendiri-sendiri,” katanya.

Ia mencontohkan ambulans, truk, dan komputer sebagai barang yang dibutuhkan banyak daerah. Menurut Prabowo, pembelian secara terpusat dalam jumlah besar dapat membuka peluang memperoleh potongan harga.

“Padahal, kalau kita jadikan satu, ya, beli ball, apa namanya, courtingnya itu, diskonya bisa besar,” ujarnya.

Prabowo kemudian juga menghitung potensi efisiensi berdasarkan perkiraan LKPP tersebut yang bisa menghemat anggaran.

“Kalau menurut hitungan LKPP, 10% kan 120 triliun, berarti kita 480 triliun. Kita bisa hemat,” pungkasnya.