Dua Tahun Pemerintahan Prabowo, Kemenkes Perluas CKG hingga Pengobatan Penyakit

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memperluas program Cek Kesehatan Gratis (CKG) sekaligus memperkuat penanganan penyakit, mulai dari hipertensi hingga tuberkulosis (TBC), dalam dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, CKG telah menjangkau 109 juta orang pada 2026 dari target 135 juta orang. Program tersebut ditujukan untuk mendeteksi masalah kesehatan lebih awal agar masyarakat dapat segera memperoleh penanganan yang sesuai.

“Target kita adalah memastikan seluruh masyarakat kita sehat,” kata Budi dalam pemaparan dua tahun kinerja Kemenkes, di kantor Kemenkes, Jakarta, dikutip Holopis.com, Kamis (22/10).

Namun, perluasan pemeriksaan masih dihadapkan pada tantangan tindak lanjut pengobatan. Pada 2025, CKG menjangkau 73 juta orang dan menemukan sekitar 7 juta orang dengan hipertensi. Dari jumlah tersebut, baru 755.000 orang yang menjalani pengobatan.

Budi menilai, salah satu kendala penanganan hipertensi adalah anggapan masyarakat bahwa tekanan darah tinggi tidak selalu berarti sedang sakit. Akibatnya, sebagian orang tidak melanjutkan pengobatan meskipun telah mengetahui kondisi kesehatannya.

“Banyak masyarakat merasa kalau mereka darah tinggi gitu ya, mereka tuh masih sehat,” ujarnya.

Karena itu, Kemenkes tidak hanya mendorong masyarakat mengikuti pemeriksaan, tetapi juga meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya pola hidup sehat dan pengobatan setelah penyakit terdeteksi.

“Saya membutuhkan sekali bantuan dari teman-teman wartawan ini agar bisa membantu mensosialisasikan gaya hidup sehat,” kata Budi.

Perkuat Rumah Sakit dan Pemerataan Dokter

Selain CKG, Kemenkes menjalankan program pembangunan dan peningkatan kapasitas 66 rumah sakit umum daerah (RSUD), terutama untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan di daerah.

Budi menyebut, sebanyak 21 RSUD telah selesai dibangun dan beroperasi pada tahun pertama program. Sementara itu, pembangunan 22 rumah sakit mengalami keterlambatan akibat persoalan konsesi, sedangkan tahapan pembangunan berikutnya telah dimulai.

“Yang sudah selesai dibangun dan beroperasi di tahun pertama ada 21 RSUD,” ujarnya.

Peningkatan kapasitas rumah sakit turut mencakup penyediaan alat kesehatan, seperti mammografi, CT scan, dan catheterization laboratory (Cath Lab). Meski demikian, penambahan fasilitas masih perlu diimbangi dengan ketersediaan tenaga medis.

Budi menyampaikan, Indonesia masih membutuhkan sekitar 81.000 dokter umum, 127.000 dokter gigi, dan 55.000 dokter spesialis. Dari 514 kabupaten dan kota, hanya 68 daerah yang memenuhi kuota dokter umum. Sementara itu, baru 51 persen rumah sakit memiliki tim dokter spesialis yang lengkap.

“Rumah sakit yang ada belum punya cukup dokter spesialis, di mana yang lengkap baru 51 persen. Radiologi dan anestesi adalah yang paling krusial kekurangannya,” kata Budi.