JAKARTA, HOLOPIS.COM – Konflik agraria yang tak kunjung tuntas menyisakan masalah serius. Dalam 10 tahun, sebanyak 2.841 orang tercatat ditangkap akibat sengketa lahan.
Konflik agraria di Indonesia tak kunjung menemukan titik terang.
Persoalan sengketa lahan yang berlangsung bertahun-tahun bahkan disebut telah menyeret ribuan orang ke dalam kasus penangkapan, kekerasan, hingga kriminalisasi.
Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat sebanyak 2.841 orang ditangkap dalam konflik agraria selama satu dekade terakhir.
Selain penangkapan, konflik juga diwarnai laporan kekerasan fisik, penembakan, hingga jatuhnya korban jiwa.
Sekretaris Jenderal KPA Dewi Kartika menilai kondisi tersebut tidak bisa dilepaskan dari persoalan konflik agraria struktural yang belum diselesaikan secara tuntas.
Menurut Dewi, selama akar persoalan tidak dibereskan, aparat keamanan akan terus berada di garis depan ketika konflik lahan terjadi.
Situasi ini dinilai berisiko membuat masyarakat kembali berhadapan dengan proses hukum maupun tindakan represif.
“Selama konflik tidak diselesaikan secara struktural, aparat keamanan akan terus ditempatkan sebagai ujung tombak penyelesaian konflik agraria,” kata Dewi.
Dewi mengatakan masyarakat sebenarnya memiliki sejumlah jalur untuk menyampaikan pengaduan terkait konflik agraria.
Mulai dari DPR, Komnas HAM, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Kehutanan, pemerintah daerah, hingga lembaga lainnya.
Masalahnya, menurut KPA, belum ada satu institusi yang mempunyai mandat kuat untuk memastikan konflik agraria lintas sektor benar-benar diselesaikan sampai tuntas.
Situasi tersebut semakin rumit karena regulasi yang mengatur sektor agraria dan sumber daya alam sangat banyak.
