JAKARTA – Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago, menilai Partai Demokrat tengah memainkan strategi politik untuk tetap berada di dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tanpa kehilangan dukungan dari kelompok pemilih yang kritis terhadap kekuasaan.
Menurut Arifki, strategi tersebut terlihat dari sejumlah pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang menekankan pentingnya pembatasan kekuasaan, hak rakyat untuk memilih dan dipilih, serta mekanisme checks and balances dalam demokrasi.
“Demokrat sedang mencari posisi di tengah. Mereka ingin tetap berada di dalam pemerintahan Prabowo, tetapi tidak ingin seluruh identitas politiknya ikut melebur menjadi identitas pemerintah,” kata Arifki di Jakarta, Selasa (8/9/2026).
Ia menilai langkah Demokrat tersebut merupakan strategi politik yang rasional, terutama dalam menjaga identitas partai menjelang kontestasi Pemilu 2029.
Menurut Arifki, jika Demokrat terlalu identik dengan pemerintahan dan kabinet, partai berlambang bintang mercy itu berpotensi kehilangan ruang untuk menjangkau kelompok pemilih yang memiliki sikap kritis terhadap berbagai kebijakan pemerintah.
Karena itu, Demokrat dinilai berusaha mempertahankan posisinya sebagai bagian dari koalisi pemerintahan tanpa harus kehilangan kemampuan untuk menyuarakan kritik.
“Demokrat tidak ingin keluar dari pemerintahan, tetapi juga tidak ingin keluar dari radar pemilih yang kritis. Mereka bisa tetap mendukung pemerintah yang kuat dan efektif, sekaligus mengingatkan bahwa kekuasaan harus dibatasi dan kritik wajib dihormati,” ujarnya.
Arifki menyebut posisi tersebut sebagai strategi “loyalitas berjarak”.
Menurutnya, Demokrat ingin tetap loyal terhadap komitmen koalisi, tetapi memiliki ruang politik yang cukup untuk menyampaikan pandangan berbeda dan mengkritisi kebijakan yang dianggap perlu mendapat perhatian.
“Loyal kepada pemerintahan dalam hal-hal yang memang menjadi komitmen koalisi, tetapi tetap memiliki jarak yang cukup untuk menyampaikan kritik dan memperjuangkan kepentingan publik,” kata Arifki.
Ia menilai strategi tersebut penting bagi Demokrat dalam mempersiapkan diri menghadapi Pemilu 2029.
Sebab, Demokrat membutuhkan identitas dan brand politik yang kuat agar tidak sepenuhnya terserap oleh identitas pemerintahan maupun partai-partai lain dalam koalisi.
Arifki juga melihat strategi tersebut dapat membuka peluang politik bagi AHY dalam menghadapi kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden pada 2029.
