HOLOPIS.COM, JAKARTA – Mantan Direktur Prasarana Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Harno Trimadi disebut meminta fee lima persen kepada pemenang tender proyek pekerjaan perlintasan sebidang Jawa Sumatra Tahun Anggaran 2022 pada Direktorat Prasarana Perkeretaapian Kemenhub.
Demikian terungkap dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada KPK terhadap PT KA Properti Manajemen (KAPM) yang dibacakan dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Senin 7 September 2026. Dalam persidangan perkara ini, terdakwa diwakili pengurus korporasi.
Perkara yang mendera anak usaha pelat merah perkeretaapian ini merupakan ‘getah’ atas perbuatan rasuah Yoseph Ibrahim selaku Direktur Utama tahun 2022. Sebelumnya kasus hukum yang yang menjerat Yosep Ibrahim telah dilakukan penuntutan secara terpisah dan telah berkekuatan hukum tetap.
Dalam konstruksi perkara yang diuraikan Jaksa dalam surat dakwaan, permintaan fee 5 persen disampaikan Harno dalam pertemuan di Kantor Direktorat Prasarana Perkeretaapian DJKA Kemhub pada Desember tahun 2021. Yoseph beserta jajarannya menghadiri pertemuan tersebut.
“Dalam pertemuan tersebut, Harno Trimadi menyampaikan adanya commitment fee yang harus dipenuhi oleh terdakwa sebesar 5 persen dari nilai kontrak pekerjaan supaya terdakwa mendapatkan paket pekerjaan perlintasan sebidang Jawa Sumatera TA.2022,” kata Jaksa KPK, seperti dikutip Holopis.com.
Yoseph Dkk sejatinya melakukan pertemuan tersebut untuk menagih pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan perbaikan rel kereta api akibat terjadi bencana banjir di lemah abang dari Direktorat Prasarana Perkeretaapian Dirjen Perkeretaapian Kemenhub tahun 2021. Yoseph menagih lantaran pekerjaan senilai Rp 5,2 miliar itu menggunakan anggaran perusahaan terlebih dahulu.
“Namun sampai menjelang tahun 2021 berakhir Direktorat Prasarana Perkertaapian Kemenhub tidak juga melunasinya,” ucap Jaksa.
Diduga sebagai upaya menggantikannya, Harno justru menginformasikan pada tahun 2022 akan ada proyek pekerjaan perbaikan perlintasan sebidang wilayah Jawa dan Sumatera. Harno menjanjikan pekerjaan tersebut akan diberikan.
“Dengan tujuan agar terdakwa memiliki pengalaman melaksanakan pekerjaan di lingkungan DJKA,” tutur Jaksa.
Namun, iming-iming itu juga disertai permintaan commitment fee 5 persen. “Untuk teknis pelaksanaan dan mengatur pelelangan supaya dimenangkan terdakwa, Harno Trimadi mengarahkan mengarahkan perwakilan terdakwa untuk koordinasi dengan Fadliansyah yang merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek dimaksud,” ungkap Jaksa.
Guna merealisasikan rencana pemenangan proyek tersebut, Harno memerintahkan Anjar Hermawan selaku koordinator transportasi layanan pengadaan darat dan kereta api untuk memilih Edi Purnomo sebagai Ketua Pokja paket Pekerjaan perlintasan sebidang Jawa dan Sumatera tahun 2022.
“Setelah DIPA Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Direktorat Prasarana Perkeretaapian Kementerian Perhubungan TA 2022 terbit dan paket pengadaan TA 2022 diumumkan oleh LPSE, Harno Trimadi kemudian meminta Fadliansyah untuk memenangkan terdakwa pada pekerjaan Perlintasan Sebidang Wilayah Jawa dan Sumatera TA 2022,” ujar Jaksa.
Permintaan itu lantas disanggupi Fadliansyah yang selanjutnya menyusun sejumlah pemufakatan melawan hukum agar arahan atasnya itu terrealisasi. Singkat cerita, arahan Harno terealisasi dan KAPM mendapatkan proyek dengan nilai kontrak Rp 20.752.776.802 (Rp 20,7 miliar).
