Kedua, paket dengan nilai Rp200 juta hingga Rp1 miliar.
Pemecahan paket tersebut diduga dilakukan untuk menghindari mekanisme lelang terbuka.
Dengan nilai paket yang telah dipecah, pengadaan dapat dilakukan melalui mekanisme Penunjukan Langsung (PL).
Setelah skema tersebut disusun, informasi mengenai paket pekerjaan kemudian disampaikan kepada Yuddy Renaldi yang saat itu menjabat Direktur Utama Bank BJB.
Bank BJB selanjutnya menghubungi sejumlah vendor untuk menjalankan skema tersebut.
KPK menyebut tiga pihak swasta yang dilibatkan, yakni Ikin Asikin Dulmanan selaku Direktur PT Cakrawala Kreasi Mandiri sekaligus pemilik PT Antedja Muliatama, Suhendrik selaku Direktur PT Wahana Semesta Bandung Ekspres, serta Elang Sophan Jaya Kusuma selaku Komisaris PT Cipta Karya Sukses Bersama.
Ketiga vendor tersebut disebut diminta menyiapkan masing-masing dua perusahaan agensi.
Tujuannya diduga agar paket pekerjaan dapat kembali dipecah menjadi lebih banyak bagian.
Saat proses pengadaan mulai dilaksanakan pada Januari 2021, KPK menemukan sejumlah dugaan pelanggaran.
Pengadaan dilakukan oleh Panitia Pengadaan Bank BJB yang dipimpin Juniardi Swastria selaku Pimpinan Divisi Umum.
KPK menyebut adanya penyusunan Harga Perkiraan Sementara (HPS) yang hanya berupa persentase fee agensi.
Selain itu, calon penyedia diduga diarahkan melalui memo permohonan dari Divisi Corporate Secretary.
Persyaratan evaluasi teknis juga disebut disusun secara menyimpang setelah dokumen penawaran masuk.
