HOLOPIS.COM, JAKARTA – KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) tak hanya mengusut dugaan rasuah pengadaan penempatan atau placement iklan pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk atau Bank BJB (BJBR) Tahun Anggaran 2021-2023. Dugaan rasuah terkait program Corporate Social Responsibility (CSR) Bank BJB juga akan didalami KPK.
“Terkait CSR (Bank BJB) itu bagian yang akan didalami juga,” ucap pelaksana tugas (Plt) Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein dalam keterangan tulisnya, seperti dikutip Holopis.com, Rabu (12/8/2026).
Namun, Taufik saat ini belum mau mengungkap secara gamblang terkait dugaan rasuah pada program di ruang lingkup Divisi Corporate Secretary Bank BJB tersebut. Sebab, tim penyidik KPK saat ini sedang fokus merampungkan proses penyidikan kasus dugaan korupsi placement iklan Bank BJB yang telah menjerat lima tersangka.
Adapun kelima pihak yang telah dijerat atas kasus itu yakni Direktur Utama PT Bank BJB tahun 2019 hingga Maret 2025 Yuddy Renaldi (YR); Pimpinan Divisi Corporate Secretary Bank BJB 2020-2024 sekaligus mantan Pemimpin Divisi Change Management Office Bank BJB, Widi Hartoto (WH); Direktur PT Cakrawala Kreasi Mandiri dan pemilik PT Antedja Muliatama (AM), Ikin Asikin Dulmanan (ID); Direktur PT Wahana Semesta Bandung Express (SHD); dan Komisaris PT Cipta Karya Sukses Bersama, Elang Sophan Jaya Kusuma (SJK). Dari kelima tersangka itu, tinggal Yuddy Renaldi yang belum ditahan KPK.
KPK menduga pengadaan penempatan iklan Bank BJB menjadi bancakan sejumlah pihak dan dihimpun sebagai dana non-budgeter atas permintaan pihak eksternal. Taufik tak membantah adanya dugaan modus cashback dalam korupsi penempatan iklan Bank BJB.
Diduga pihak agency yang berperan penting pada modus cashback diskon penempatan iklan. Keuntungan pihak agency berlipat ganda melalui modus cashback itu. Padahal, sebenarnya agency yang dikomandoi Ikin Asikin Dkk itu telah memperoleh fee. Hasil dugaan rasuah itu kemudian mengalir ke pihak BJB untuk keperluan non budgeter.
“Iya (ada dugaan cashback), jadi disconnya itu yang dimainkan oleh agency, padahal dia (agency) kan sudah dapat fee agency, jadi agency dapat keuntungan dobel yaitu fee dan selisih pembayaran BJB dan ke pihak media, trus keuntungan itu dibagi oleh agency ke pihak BJB untuk keperluan non-budgeter,” ungkap Taufik.
Dalam kasus korupsi penempatan Iklan Bank BJB Tahun Anggaran 2021-2023, perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh sejumlah pihak, termasuk para tersangka diduga mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp 223,6 miliar. Diduga angka tersebut merupakan selisih pembayaran antara yang telah dibayarkan oleh Bank BJB kepada enam agensi dengan yang telah dibayarkan oleh keenam agensi kepada media sebagai penempatan iklan.
Dugaan rasuah itu bermula ketika Bank BJB pada periode 2021 sampai dengan semester 1 tahun 2023, menganggarkan beban promosi umum dan produk bank sejumlah Rp 801 miliar melalui Divisi Corsec (Corporate Secretary) untuk keperluan belanja promosi dan iklan. Dari jumlah tersebut, Senilai Rp 410 miliar disetujui untuk dibelanjakan dalam bentuk penempatan iklan media (media placement) di media televisi, cetak, dan online, melalui Pengadaan Jasa Agensi TA 2021-2023.
“Pada akhir tahun 2020, WH (Widi Hartoto) selaku Corporate Secretary memerintahkan IM (Indra Maulana) selaku Group Head Komunikasi Pemasaran dan SON (Sonny Permana) selaku Group Head Hubungan Masyarakat untuk mencari agensi periklanan, yang bersedia mengakomodasidan mengelola dana non-budgeter yang akan diperoleh melalui mekanisme pengadaan jasa agensi tersebut,” ucap Taufik kepada wartawan, Senin (10/8/2026).
Untuk memuluskan skema tersebut, Widi Hartoto memerintahkan Indra Maulana dan Sonny Permana untuk memecah paket pekerjaan pengadaan jasa agensi tersebut menjadi dua kategori, yaitu dibawah Rp 200 juta dan Rp 200 juta hingga Rp 1 miliar. KPK menduga upaya itu dilakukan untuk menghindari mekanisme lelang, sehingga pengadaan dapat dilakukan melalui Penunjukan Langsung (PL).
“Setelah IM dan SON menyanggupi permintaan dimaksud, WH melaporkan hal itu kepada YR (Yuddy Renaldi) selaku Direktur Utama PT Bank BJB tahun 2019 sampai dengan Maret 2025,” kata Taufik.
Atas rencana tersebut, Indra dan Sonny kemudian menghubungi beberapa rekanan agensi yang sebelumnya pernah bekerja sama dengan Bank BJB, yaitu Ikin, Suhendrik, dan Elang. Kepada tiga rekanan agensi itu, Indra dan Sonny juga diduga menyampaikan adanya kebutuhan PT BJB untuk mengakomodir permintaan dari pihak eksternal yang harus disiapkan melalui dana non-budgeter.
