MAROS, HOLOPIS.COM – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Maros salurkan bantuan air bersih kepada masyarakat yang terdampak kekeringan pada pekan ketiga Juli 2026.
Langkah ini merupakan bentuk respons cepat pemerintah daerah dalam menghadapi dampak musim kemarau yang mulai dirasakan di sejumlah wilayah.
Distribusi air bersih akan diprioritaskan bagi masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir, mengingat wilayah tersebut menjadi daerah yang paling rentan mengalami krisis air saat musim kemarau.
Kepala BPBD Kabupaten Maros, Towadeng, mengatakan pihaknya telah meminta pemerintah desa dan kecamatan segera melaporkan kondisi di wilayah masing-masing.
Laporan tersebut akan menjadi dasar dalam memetakan daerah yang mulai mengalami kekurangan air bersih.
Salah satu wilayah yang kini mendapat perhatian khusus adalah Kecamatan Bontoa yang berada di pesisir barat Kabupaten Maros. Kawasan tersebut hampir setiap tahun mengalami kekeringan ketika musim kemarau tiba.
Menurut Towadeng, saat ini terdapat tujuh kecamatan yang mulai terdampak kekeringan, yakni Kecamatan Bontoa, Lau, Maros Baru, Turikale, Moncongloe, Mandai, dan Marusu.
“Jumlah penduduk yang mulai merasakan dampaknya diperkirakan mencapai sekitar 92 ribu jiwa,” jelasnya dikutip Senin (13/7/2026).
Mantan Sekretaris DPRD Maros itu memperkirakan kebutuhan distribusi air bersih tahun ini akan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.
Jika pada 2025 BPBD menyalurkan sekitar 600 tangki air bersih, maka pada 2026 kebutuhan diperkirakan mencapai 800 hingga 900 tangki.
Setiap armada tangki memiliki kapasitas sekitar 6.000 liter air. Peningkatan kebutuhan tersebut didasarkan pada prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengenai potensi musim kemarau yang lebih panjang akibat pengaruh fenomena El Nino.
Kondisi tersebut diperkirakan menyebabkan suhu udara meningkat dan curah hujan menurun secara signifikan.
“Kalau tahun-tahun sebelumnya pada Juni hingga awal Juli masih ada hujan. Tahun ini diperkirakan mulai Minggu kedua Juli sudah tidak ada lagi hujan. Penyaluran akan berlangsung hingga Agustus, September, dan Oktober,” kata Towadeng.
BPBD Maros juga memprediksi status tanggap darurat kekeringan akan ditetapkan pada awal Agustus 2026. Saat ini, pemerintah daerah masih menetapkan status siaga kekeringan.
Towadeng menjelaskan, anggaran penanganan kekeringan yang dialokasikan dalam APBD murni tahun ini sebesar Rp30 juta.
Dana tersebut digunakan untuk kegiatan pemetaan wilayah terdampak serta penyaluran air bersih ke sejumlah lokasi prioritas.
Apabila status tanggap darurat diberlakukan, BPBD akan mengusulkan tambahan anggaran melalui pos Belanja Tidak Terduga (BTT), yakni anggaran yang disediakan pemerintah daerah untuk menangani kondisi darurat, bencana, maupun kebutuhan mendesak yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya.
“Tahun lalu anggaran penyaluran air bersih tidak sampai Rp100 juta karena banyak dibantu melalui CSR dan lembaga kemanusiaan,” ujarnya.
Pada tahun sebelumnya, penyaluran air bersih turut mendapat dukungan dari BPBD Provinsi Sulawesi Selatan, PT Pertamina, Baznas Peduli Bencana, Palang Merah Indonesia (PMI), serta sejumlah perusahaan swasta.
Untuk mendukung distribusi air bersih, BPBD Maros saat ini mengoperasikan empat unit truk tangki. Selain armada milik sendiri, BPBD juga rutin memperoleh bantuan kendaraan tangki dari BPBD Provinsi Sulawesi Selatan dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang.
