“Hukum harus menjadi perlindungan rakyat, hukum harus memberi rasa aman kepada rakyat yang jujur, hukum harus menjadi tempat berlindung bagi mereka yang lemah, hukum tidak boleh tajam ke bawah tumpul ke atas, hukum tidak boleh menjadi alat bagi mereka-mereka yang punya uang, hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik, hukum tidak boleh digunakan untuk kepentingan satu kelompok manapun,” kutipnya.
Menurut Frans, arahan Presiden tersebut menjadi pedoman moral bagi seluruh aparat penegak hukum agar tetap independen dan menempatkan kepentingan masyarakat di atas segala bentuk tekanan maupun kepentingan tertentu.
“Pesan tersebut menjadi pengingat bagi seluruh aparatur penegak hukum, termasuk Polri, bahwa keadilan harus hadir untuk semua tanpa memandang status sosial, kekuasaan, maupun kepentingan tertentu. Hukum yang adil adalah fondasi utama bagi terwujudnya negara yang kuat, demokratis, dan berkeadaban,” jelasnya.
Lebih jauh, Frans mengajak masyarakat, terutama kalangan generasi muda, untuk berpartisipasi aktif menjaga keamanan dan ketertiban bersama aparat kepolisian. Menurutnya, keberhasilan Polri dalam menciptakan situasi yang aman membutuhkan dukungan seluruh komponen bangsa.
“Poros Muda Indonesia mendukung penuh upaya Polri dalam mewujudkan institusi yang Presisi, modern, dan terpercaya. Kami juga mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya generasi muda, untuk menjadi mitra strategis dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta memperkuat budaya hukum di tengah kehidupan bermasyarakat,” katanya.
Ia optimistis kolaborasi yang kuat antara Polri, pemerintah, dan masyarakat akan menjadi modal utama untuk mewujudkan cita-cita Indonesia Emas.
“Dengan sinergi antara Polri, pemerintah, dan masyarakat, kita optimistis Indonesia akan semakin maju, aman, dan berkeadilan. Polri yang profesional dan dipercaya rakyat bukan hanya menjadi simbol penegakan hukum, tetapi juga menjadi garda terdepan dalam mengawal cita-cita besar bangsa menuju Indonesia Emas,” pungkas Frans.
