HOLOPIS.COM, JAKARTA – Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) PERJUANGAN menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) tidak boleh dihentikan. Kedua program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut dinilai sebagai langkah strategis dan revolusioner dalam memperkuat ekonomi rakyat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sekaligus mewujudkan cita-cita Indonesia maju 2045.
Namun demikian, APKLI PERJUANGAN mendesak agar seluruh dugaan korupsi yang menyeret investor maupun elit dalam pelaksanaan program tersebut diusut tuntas dan para pelakunya ditangkap tanpa pandang bulu, serta dihukum seberat-beratnya.
Ketua Umum APKLI PERJUANGAN, dr. Ali Mahsun ATMO, M.Biomed., menegaskan bahwa MBG dan KDKMP merupakan dua kebijakan mendasar, strategis dan penting yang memiliki misi besar bagi masa depan bangsa.
Menurutnya, program-program seperti ini baru benar-benar hadir di bawah kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto sejak Indonesiq merdeka 17 Agustus 1945. Sudah puluhan tahun rakyat menantikan intervensi negara di sektor pangan, gizi, dan ekonomi kerakyatan, pengejahwantahan amanah Pembukaan UUD 1945.
“MBG dan KDKMP tidak boleh di-stop. Ini adalah momentum besar yang sangat genuin dalam sejarah kebijakan ekonomi kerakyatan Indonesia. Program ini bukan hanya menyentuh kebutuhan dasar rakyat, tetapi juga menjadi instrumen strategis membangun generasi emas, memperkuat UMKM, serta menggerakkan ekonomi nasional guna menggapai target Presiden Prabowo tumbuh 8 persen,” ujar dr. Ali Mahsun dalam konfernsi pers di Jakarta, Kamis (25/6/2026), sebagaimana informasi yang diterima Holopis.com.
APKLI PERJUANGAN menilai Program MBG merupakan jawaban nyata untuk mengatasi stunting, memperbaiki kualitas gizi anak bangsa, dan menyiapkan fondasi sumber daya manusia unggul sukses jemput puncak bonus demografi 2030. Di saat yang sama, program ini juga menjadi berkah dan penggerak ekonomi rakyat kecil karena melibatkan pedagang kaki lima, UMKM, petani, peternak, nelayan, dan pelaku usaha lokal dalam rantai pasok pangan.
Sementara itu, KDKMP dipandang sebagai penjelmaan revolusi ekonomi rakyat Indonesia. Melalui skema koperasi yang berbasis desa dan kelurahan, perputaran ekonomi lokal diharapkan tidak lagi tersedot ke pemilik modal besar, tetapi kembali dinikmati masyarakat setempat. KDKMP juga disebut dapat menjadi instrumen penting untuk memutus ketergantungan rakyat kecil pada rentenir, ijon, dan pola ekonomi eksploitatif yang selama ini membelenggu petani, nelayan, peternak, serta pelaku home industry.
“KDKMP harus menjadi alat untuk mengembalikan kedaulatan ekonomi rakyat kecil. Puluhan tahun ekonomi desa dan gang-gang kota tidak berputar di masyarakat setempat, tetapi justru dihisap oleh pemilik modal besar. Karena itu, KDKMP harus diposisikan sebagai pilar utama revolusi ekonomi rakyat, bukan sekadar program administratif,” tegas dr. Ali.
