HOLOPIS.COM, JAKARTA – Wakil Presiden Gibran Rakabuming meninjau langsung sentra pertanian singkong sekaligus berdialog dengan perwakilan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) di Desa Muara Jaya, Kabupaten Lampung Timur, Lampung, Rabu (15/7).
Kunjungan ini menjadi langkah konkret pemerintah dalam menyerap aspirasi petani guna merumuskan kebijakan yang lebih berpihak pada penguatan komoditas singkong, mulai dari aspek produksi hingga tata niaga.
Dialog tersebut diikuti oleh perwakilan dari 33 kelompok tani dengan jumlah anggota lebih dari 600 orang. Dalam kesempatan itu, Wapres menegaskan bahwa pemerintah terus mengakselerasi agenda swasembada pangan sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto, melalui pembenahan berbagai aspek fundamental sektor pertanian.
“Perintah dari Bapak Presiden sudah jelas ya Bapak, Ibu terkait swasembada pangan. Masalah pupuk, irigasi, pengolahan pasca-panen, harga. Itu semuanya sudah banyak mendapat hasil di beras,” kata Gibran dalam pernyataannya yang dikutip Holopis.com.
Menurut Gibran, keberhasilan penguatan komoditas beras perlu diikuti dengan perhatian yang sama terhadap komoditas pangan strategis lainnya, termasuk ubi kayu atau singkong. Oleh karena itu, pemerintah turun langsung ke lapangan untuk memetakan berbagai tantangan yang masih dihadapi para petani.
“Hari ini saya ke Lampung khusus ngecek singkong, karena di komoditi ini masih banyak berbagai dinamika dan tantangan,” imbuhnya.
Para petani menyampaikan sejumlah persoalan yang mereka hadapi. Aspirasi tersebut meliputi usulan penyesuaian Harga Eceran Tertinggi (HET) singkong, kebutuhan alat dan mesin pertanian (alsintan), perbaikan jalan perkebunan guna memperlancar distribusi hasil panen, hingga penguatan permodalan koperasi simpan pinjam agar petani memperoleh akses pupuk dengan harga yang lebih terjangkau.
Merespons berbagai masukan tersebut, Wapres menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen menghadirkan kebijakan yang mampu menjaga stabilitas harga sekaligus melindungi kepentingan petani dalam negeri. Salah satu langkah yang dinilai penting adalah penguatan regulasi terkait impor ubi kayu beserta produk turunannya.
