Tangkap Investor dan Elit Korupsi MBG Dan KDKMP
Meski demikian, APKLI PERJUANGAN menyoroti keras adanya dugaan korupsi dalam pelaksanaan MBG dan potensi penyimpangan dalam KDKMP. Menurut organisasi tersebut, tindakan korupsi pada dua program yang menyangkut masa depan rakyat itu tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mencoreng marwah Presiden Prabowo Subianto sebagai pemimpin yang menggagas agenda besar ekonomi kerakyatan, dan bertekad bulat berantas korupsi di Indonesia.
“Siapapun, inveator maupun elit, yang terlibat korupsi MBG maupun KDKMP harus ditangkap dan dihukum seberat-beratnya. Tidak boleh tebang pilih, tidak boleh pandang bulu, apalagi merasa dekat dengan Presiden. Kalau ada investor, pemilik modal, elit politik, atau pihak lain yang bermain dalam program ini, aparat penegak hukum wajib menindak tegas,” kata dr. Ali.
APKLI PERJUANGAN merujuk pada pernyataan Presiden Prabowo Subianto di Sentul, Jawa Barat, pada 3 Juni 2026, yang menegaskan agar dugaan korupsi MBG diusut tuntas, termasuk bila melibatkan pihak yang memiliki kedekatan dengan lingkaran kekuasaan. Organisasi ini juga meminta aparat penegak hukum, baik KPK, Kejaksaan, maupun Kepolisian, segera menelusuri dugaan penyimpangan dalam KDKMP, termasuk dugaan korupsi pembangunan fisik, pengadaan, hingga impor kendaraan dari Indiq yang viral di media sosial dan ramai dibicarakan di ruang publik.
Di sisi lain, APKLI PERJUANGAN mendesak pemerintah melakukan evaluasi total terhadap tata kelola MBG dan KDKMP agar kedua program tersebut benar-benar tepat sasaran dan tidak menimbulkan distorsi baru di lapangan.
Untuk MBG, APKLI PERJUANGAN mendukung revisi target penerima manfaat dengan prioritas pada balita, ibu hamil, ibu menyusui, serta wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), serta direkomendasikan difokuskan sampai jenjang siswa sekolah dasar. Mendesak BGN melibatkan maksimal peran kantin sekolah, dimana alat-alat SPPG didorong ke kantin sekolah, serta gedungnya digunakan sebagai gudang bahan baku MBG. Khusus daerah 3 T, kami merekomendasikan keberadaan dapur keliling.
Adapun untuk KDKMP, APKLI PERJUANGAN mengingatkan agar koperasi desa/kelurahan tidak berubah menjadi pesaing yang mematikan warung kelontong, pedagang kecil, dan usaha mikro rakyat. Sebaliknya, KDKMP harus diposisikan sebagai hub bagi PKL dan UMKM, sekaligus menjadi penampung produk petani, nelayan, peternak, serta home industry masyarakat lokal.
“MBG dan KDKMP tidak bileh gagal. Program ini harus sukses, harus dilanjutkan, tetapi wajib dievaluasi totalitas. Jangan sampai program mulia yang dirancang untuk rakyat justru dirusak oleh korupsi dan tata kelola yang lemah,” pungkas dr. Ali Mahsun.
