JAKARTA – Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Solidaritas Pemuda Desa (SPEDA), Fadli Rumakefing, menilai langkah Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka yang menerima langsung aspirasi mahasiswa menjadi bukti bahwa pemerintah tetap membuka ruang kritik dan dialog dalam kehidupan demokrasi.
Menurut Fadli, pertemuan antara Gibran dan mahasiswa tidak sekadar menjadi agenda formal kenegaraan, melainkan menunjukkan adanya komitmen pemerintah untuk mendengar langsung berbagai masukan, kritik, hingga keluhan yang berkembang di tengah masyarakat.
“Penerimaan mahasiswa oleh Mas Wapres Gibran bukan sekadar agenda seremonial, tetapi merupakan bagian penting dari mekanisme demokrasi yang memungkinkan terjadinya pertukaran gagasan, kritik, dan masukan antara pemerintah dan masyarakat,” kata Fadli Rumakefing kepada wartawan, Rabu (17/6/2026).
Ia menjelaskan, dalam sistem demokrasi, mahasiswa memiliki posisi strategis sebagai agen perubahan sekaligus kontrol sosial yang berperan mengawal jalannya pemerintahan. Karena itu, ruang dialog antara pemerintah dan mahasiswa perlu terus dijaga agar berbagai persoalan publik dapat dibahas secara terbuka.
Fadli menilai sikap Gibran yang bersedia menerima dan berdialog langsung dengan mahasiswa mencerminkan karakter kepemimpinan yang adaptif terhadap perkembangan zaman, terutama di era digital yang menuntut keterbukaan informasi dan komunikasi yang lebih intensif.
“Sikap Mas Wapres Gibran yang membuka ruang langsung dialog dengan mahasiswa menunjukkan praktik kepemimpinan mendengar. Pemimpin tidak hanya menyampaikan program kepada masyarakat, tetapi juga bersedia mendengar langsung aspirasi, kritik, dan keluhan yang berkembang di tengah masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, generasi muda saat ini menginginkan figur pemimpin yang mudah dijangkau, terbuka terhadap kritik, serta hadir dalam ruang-ruang dialog yang memungkinkan terjadinya pertukaran gagasan secara sehat.
Fadli juga menegaskan bahwa kritik yang disampaikan mahasiswa seharusnya dipandang sebagai bagian dari proses penyempurnaan kebijakan publik, bukan sebagai ancaman terhadap pemerintah.
“Dalam demokrasi, kritik tidak boleh dipandang sebagai ancaman. Kritik justru merupakan bagian penting dari proses evaluasi dan perbaikan kebijakan publik. Karena itu, langkah Mas Wapres menerima mahasiswa menunjukkan bahwa pemerintah membuka ruang partisipasi bagi masyarakat,” tuturnya.
Lebih lanjut, Fadli menilai pendekatan dialogis yang ditunjukkan Gibran dapat memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat sipil. Dengan komunikasi yang terbuka, berbagai persoalan publik dapat dibahas secara lebih konstruktif tanpa harus berujung pada polarisasi maupun konfrontasi.
“Hubungan antara negara dan masyarakat tidak harus dibangun melalui konfrontasi. Dialog yang terbuka dan setara justru menjadi fondasi penting untuk memperkuat kepercayaan publik sekaligus menjaga kualitas demokrasi,” pungkas Fadli.
Sebelumnya, sejumlah Mahasiswa dari dua universitas di Indonesia menggelar aksi demonstrasi di kawasan di kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat pada hari Senin, 15 Juni 2026. Mereka menyampaikan berbagai kritikan atas tata kelola kenegaraan yang dijalankan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka.
Ingin mendengar langsung, Gibran pun mempersilakan dan mengundang para Mahasiswa tersebut untuk masuk ke kantor Wapres agar dapat menyampaikan semua aspirasi mereka kepada pemerintah pusat.
“Dalam pertemuan tersebut saya mendengarkan apa saja yang menjadi tuntutan dari kawan-kawan mahasiswa. Saya menyampaikan komitmen pemerintah untuk terus menyempurnakan berbagai program dan kebijakan nasional melalui ruang dialog yang terbuka serta penyerapan aspirasi masyarakat, termasuk dari mahasiswa,” kata Gibran.
Kemudian, Gibran juga mengajak para Mahasiswa dari Universitas Bung Karno dan Universitas Mohammad Husni Thamrin Jakarta tersebut untuk ikut terus mengawal pemerintahan saat ini, serta tetap memberikan kritik dan masukan yang membangun.
“Saya menyampaikan apresiasi atas masukan yang diberikan dan peran aktif mahasiswa dalam mengawal kebijakan pemerintahan. Pemerintah terbuka terhadap kritik dan masukan yang disampaikan secara tertib dan konstruktif, serta seluruh aspirasi yang disampaikan akan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah,” pungkasnya.
